 |
JAMSOSTEK
- Kepesertaan pekerja di wilayah Sulawesi dan Maluku yang mengikuti program Jamsostek
tahun ini, diproyeksi tumbuh 30 persen. BLOGKATAHATIKU/IST
|
BLOGKATAHATIKU - Kepesertaan pekerja di wilayah
Sulawesi dan Maluku yang mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek)
tahun ini, diproyeksi tumbuh hingga 30 persen seiring gencarnya sosialisasi
yang melibatkan pemerintah daerah (Pemda) secara aktif.
Kepala Kantor Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan wilayah Sulawesi dan
Maluku, Kuswahyudi, mengatakan, peningkatan kepesertaan ditopang kecenderungan
tingkat kepatuhan perusahaan yang mendaftarkan karyawannya dalam program
jaminan sosial (Jamsos).
“Peserta aktif yang
terjaring secara kumulatif diestimasi bakal mencapai hingga 399.869 pekerja
hingga akhir 2016. Ini berarti tumbuh sekitar 30 persen dari tahun lalu yang
mencapai 259.045 tenaga kerja,” bebernya belum lama ini saat ditemui di sela
pertemuan rapat BPJS di Hotel Grand Clarion, Jalan AP Pettarani, Makassar.
Akan tetapi, sebut
Kuswahyudi, untuk mencapai hal tersebut membutuhkan sosialisasi yang berkelanjutan,
seperti sinergi dengan Pemda dan perusahaan setempat untuk mendaftar dalam
kepesertaan.
Ditambahkan, selain
menyasar segmen informal, secara simultan juga pihaknya akan fokus terhadap pekerja
informal dengan menggunakan pendekatan kedaerahan, serta memanfaatkan
komunikasi asosiasi pekerja sesuai sektornya.
“Guna merealisasikan hal
tersebut, sosialisasi, edukasi, serta pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, kami
lakukan secara aktif pada 38 jaringan kantor cabang yang tersebar pada delapan
provinsi di Sulawesi dan Maluku,” ulas Kuswahyudi.
Menurutnya, sejumlah
strategi dari sisi pelayanan juga telah disiapkan pihaknya. “Ini berorientasi
pada penyediaan kemudahan, kecepatan, keramahan, dan keandalan layanan kepada
peserta maupun calon peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.
Sementara itu, jumlah
perusahaan yang terdaftar mengikutkan karyawannya dalam program BPJS
Ketenagakerjaan diharapkan sejalan pertumbuhan dunia usaha di wilayah tersebut.
“Kami
optimis mampu mencapai estimasi yang ditetapkan. Pasalnya, beberapa Pemda yang
telah mensyaratkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari
perizinan operasional usaha perusahaaan,” imbuhnya.
