 |
| WAJAR TANPA PENGECUALIAN - Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto (kiri), saat diabadikan beberapa waktu lalu. Saat membuka rapat konsolidasi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2015 Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di Makassar Golden Hotel, Jalan Pasar Ikan, belum lama ini, Ramdhan menargetkan Makassar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). BLOGKATAHATIKU/IST |
BLOGKATAHATIKU - Wali
Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, menargetkan Makassar meraih opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal itu disampaikan saat membuka rapat konsolidasi
penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dan langkah-langkah akhir tahun anggaran
2015 Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di Makassar Golden Hotel, Jalan Pasar
Ikan, belum lama ini.
“Sudah
saatnya menyatukan tekad dan persepsi dalam penyusunan laporan keuangan untuk
meraih WTP tahun depan,” tegasnya.
Menurutnya,
ada beberapa strategi yang dapat ditempuh Pemkot Makassar untuk mencapai target
WTP. “Pertama, dibutuhkan adanya komitmen pihak-pihak terkait, seperti kepala
daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kepala satuan kerja perangkat
daerah (SKPD), dan seluruh pegawai,” ulas pria yang lebih akrab disapa Danny.
Ditambahkan,
strategi kedua adalah meningkatkan mutu pengelolaan keuangan, ketiga
meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM), keempat meningkatkan target
capaian dari tahun sebelumnya, serta kelima tidak terdapat temuan yang
berulang.
Sementara
itu, Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI, Andi Kallolo Gau,
menambahkan, Wali Kota Makassar telah menetapkan tekad dan komitmennya untuk
meraih WTP tahun depan. Hal tersebut tidak akan cukup jika tidak disertai
strategi dalam pencapaiannya.
Selain
menerapkan sejumlah strategi, sebut Kallolo, Pemkot Makassar juga dapat
melakukan pembenahan terhadap permasalahan yang menjadi fokus dalam pemberian
opini WTP. Menurutnya, hal tersebut dapat dilakukan dengan mempelajari seluruh
temuan yang ada pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
“Untuk
itu, Pemkot Makassar harus mempelajari permasalahan yang mempengaruhi opini,
serta memaksimalkan peran inspektorat dengan memberikan keyakinan yang memadai
atas ketaatan dan kehematan,” pesannya.
Kallolo mengaku, konsolidasi
yang dilakukan Pemkot Makassar dalam rapat koordinasi adalah upaya mendorong
tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
