 |
STABILITAS
RUPIAH - Sebagai langkah awal dalam menjalankan program kerja di 2016, Sulut
Political Institute (SPI), Sulawesi Utara (Sulut), mengadakan diskusi terbatas
yang mengangkat tema “Peran Bank dan Pemerintah dalam Menjamin Kestabilan
Kualitas Rupiah di 2016”. BLOGKATAHATIKU/IST
|
BLOGKATAHATIKU - Sebagai
langkah awal dalam menjalankan program kerja di 2016, Sulut Political Institute
(SPI) Sulut, mengadakan diskusi terbatas mengangkat tema “Peran Bank dan
Pemerintah dalam Menjamin Kestabilan Kualitas Rupiah di 2016”.
Pembawa
materi diskusi diisi staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan, Rudy
Roring, Deputi Direktur Bank Indonesia (BI) Sulut, A Yusnang, Direktur Ekonomi
Politik SPI Sulut, Eynstein Ganggali, serta Direktur SPI Sulut, menjadi Melky Pangemanan
yang juga selaku moderator. Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan
mahasiswa Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) serta media-media lokal di Kota
Manado juga mengambil bagian dalam diskusi ini.
Dalam
kajiannya, diskusi melahirkan beberapa pemikiran berupa cara memberantas
tingginya angka inflasi di Sulut, serta anjloknya nilai tukar mata uang rupiah di
Indonesia.
Menurut
Rudy, untuk meningkatkan nilai tukar dan penguatan rupiah, dibutuhkan kerja sama
antara pelaku ekonomi dan peningkatan produk lokal.
Sementara
itu, Yusnang mengatakan, untuk mendorong kestabilan nilai tukar rupiah, maka
ada tiga langkah yang dibutuhkan. “Pertama, mendorong daya saing industri
nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum, dan
kepastian usaha. Kedua, mempercepat proyek strategis nasional dengan
menghilangkan berbagai hambatan dan sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian
proyek strategis nasional. Ketiga, meningkatkan investasi di sektor properti,”
ulasnya.
Ditambahkan,
memang ada beberapa kendala saat mengimplementasikan ketiga program tersebut,
di antaranya lemahnya sumber daya manusia (SDM) serta kemampuan tenaga kerja
yang masih di bawah rata-rata, juga ketidakpastian investor berinvestasi di
Manado.
“Keraguan investor
ini, biasanya dipicu belum siapnya Manado menyambut pasar bebas yang akan segera berlangsung,”
tutup Yusnang.
