 |
JAMKRINDO
- Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) menargetkan meraih
laba Rp 1 triliun pada 2016. Hal tersebut, terutama akan diperoleh dari imbal
jasa penjaminan (IJP) program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tahun ini mencapai
Rp 100 triliun-Rp 120 triliun. BLOGKATAHATIKU/IST
|
BLOGKATAHATIKU - Perusahaan Umum Jaminan
Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) menargetkan meraih laba Rp 1 triliun pada
2016. Hal tersebut, terutama akan diperoleh dari imbal jasa penjaminan (IJP)
program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tahun ini mencapai Rp 100 triliun-Rp 120
triliun.
“Dengan dana KUR yang
tahun ini jumlahnya jauh lebih besar dari 2015, kami ingin akhir 2016
perusahaan bisa meraih laba Rp 1 triliun,” ujar Ketua Dewan Pengawas Perum
Jamkrindo, Braman Setyo
Ia menjelaskan, hingga
akhir Desember 2015, dana KUR yang tersalurkan kepada masyarakat mencapai Rp
22,755 triliun. Di sisi lain, per akhir November 2015, Jamkrindo sudah
membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp 524,833 miliar.
“Artinya, dengan dana
KUR tahun ini yang besarnya mencapai hingga lima kali lipat tahun
lalu, kami optimis laba Rp1 triliun bisa tercapai,” ujarnya optimis.
Hal lain yang mendukung
bisnis Jamkrindo adalah penjaminan kredit dari koperasi. Menurutnya, koperasi
sebagai lembaga keuangan non perbankan, seharusnya bisa lebih maksimal
memberikan pinjaman kepada anggotanya.
“Kami akan lebih agresif
menyasar penjaminan kredit yang disalurkan koperasi di 2016,” ujar pria yang
juga menjabat Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM tersebut.
Senada, Direktur Utama
Jamkrindo, Diding S Anwar, mengungkapkan, target volume penjaminan tahun
ini dipatok Rp 115 triliun. “Dari jumlah itu, kami ingin lebih dari Rp 50
triliun, di antaranya bisa diraih dari volume penjaminan KUR. Sementara, sisanya Rp 65 triliun bisa diraih dari segmen
non KUR dan komersial,” jelasnya.
Ditambahkan, kesuksesan
memenuhi target di segmen KUR tergantung pada kemampuan perbankan dalam
menyalurkan KUR. Namun, kini pemerintah membuka peluang dengan mendorong
perbankan untuk bisa menyalurkan KUR.
Sebelumnya, Komite
Kebijakan KUR memberi kesempatan bagi bank swasta dan Bank Pembangunan Daerah
(BPD) untuk turut menyalurkan KUR. Sementara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan
Kementerian Koperasi dan UKM, menetapkan bank yang menjadi penyalur KUR
tahun ini harus memiliki tingkat rasio kredit bermasalah sektor UMKM di bawah
lima persen.
Bank penyalur KUR juga
harus memiliki kemampuan serta efisiensi yang baik dalam menyalurkan dananya.
Hal ini nantinya diukur melalui tingkat loan to deposit ratio (LDR) dan rasio
beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO).
“Sejauh
ini, sejak akhir 2015 lalu, pemerintah menunjuk BRI, BNI, dan Mandiri
untuk menyalurkan KUR. Selain ketiga bank umum milik negara (BUMN) tadi,
pemerintah juga menggandeng bank swasta, Bank Maybank Indonesia, dan Bank
Sinarmas yang khusus menyalurkan KUR TKI. Adapun dua BPD, BPD Nusa Tenggara
Timur dan BPD Kalimantan Barat, ditunjuk untuk fokus menyalurkan KUR di kawasan
timur Indonesia (KTI),” tutupnya.
