KUR Sektor Maritim Hanya Rp 87 Triliun

PERAHU NELAYAN - Tampak beberapa perahu nelayan dalam refleksi kaca spion sepeda motor yang terparkir, saat diabadikan beberapa waktu lalu di Pelabuhan Paotere, Makassar. Di Jakarta, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Priyanto, mengungkapkan, pihaknya berharap industri perbankan mau menyalurkan kreditnya ke sektor kemaritiman. BLOGKATAHATIKU/ANITA ANNY

Risiko Kredit Macet

KUR Sektor Maritim Hanya Rp 87 Triliun

BLOGKATAHATIKU - Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Irwan Lubis, mengatakan, realisasi kredit usaha rakyat (KUR) yang yang disalurkan perbankan untuk sektor maritim sangat kecil, yakni sekitar Rp 87 triliun atau 2,36 persen dari total kredit yang disalurkan perbankan yang mencapai Rp 3.600 triliun.

Pada acara diskusi Forum Wartawan Daerah (Forwada) di Jakarta, beberapa waktu lalu, Irwan mengatakan, kecilnya kredit yang dikucurkan tersebut, karena risiko kredit macet di sektor ini sangat tinggi sehingga perbankan sangat hati-hati untuk mengucurkan kreditnya. “Pada 2014, kredit macet atau non performing loan (NPL) di sektor maritim mencapai 11 persen, sedangkan NPL gross secara nasional hanya 2,28 persen,” ungkapnya.

Tahun ini, sebut Irwan, OJK meminta kepada perbankan untuk meningkatkan penyaluran kreditnya di sektor maritim, dengan asumsi sekitar 50 persen dari realisasi tahun lalu atau mencapai Rp 130 triliun. “Potensi di sektor kemaritiman ini ada walapun masih kecil, tetapi bagaimana caranya agar perbankan berminat dan mau masuk ke sektor ini. Saya rasa, selama 10 tahun perbankan yang menyalurkan kredit ini stagnan, dan kreditnya hanya berada pada kisaran 2,36 persen, tidak bertambah,” tegasnya.

Menurutnya, dengan adanya peningkatan penyaluran KUR tersebut, diharapkan akan bisa menjangkau masyarakat secara bankable, karena masih banyak yang belum terjangkau perbankan di sektor ini.

Irwan menambahkan, harus diakui, tidak semua debitur sektor kemaritiman gagal bayar kredit. Bahkan, ada debitur yang sukses “naik kelas”. Misalnya, selama ini mereka sebagai debitur mikro, terus naik ke tingkat kecil hingga menengah. “Kredit meningkat karena adanya adanya debitur yang naik kelas,” bebernya.

Ia menyarankan agar pemberian kredit ke sektor maritim lancar. “Seharusnya perbankan merekrut sumber daya manusia (SDM) yang memiliki latar pendidikan di sektor kemaritiman. Perbankan harus melakukan terobosan baru dalam merekrut karyawann yang benar-benar paham industri kemaritiman secara luas,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Priyanto, mengatakan, pihaknya berharap industri perbankan mau menyalurkan kreditnya ke sektor kemaritiman. Pasalnya, potensi di sektor ini sangat besar, di mana ada sekitar 10 sektor kemaritiman yang membutuhkan kredit untuk skala kecil.

Misalnya, perikanan tangkap butuh modal Rp 35 miliar, perikanan budidaya Rp 24,5 miliar, kedai pesisir Rp 10,7 miliar, solar untuk nelayan Rp 370 miliar, lembaga keuangan mikro Rp 491,1 miliar, koperasi mitra Rp 42 miliar, wisata bahari Rp 10 miliar, International Fund for Agricultural Development (IFAD) Rp 23,94 miliar, dan usaha garam Rp 80 miliar.

Menurut Yugi, hingga saat ini realisasi perbankan di sektor kemaritiman sekitar Rp 49,5 triliun dengan 12,47 juta debitur. “Rata-rata kredit yang diberikan Rp 14,34 juta per debitur,” urainya.

Dijelaskan, potensi kredit skala menengah dan besar, terutama di sektor perikanan tangkap, kapal perikanan, budidaya laut, budidaya air tawar, dan budidaya air laut. “Ini termasuk galangan kapal, mesin kapal, dan dukungan bahan bakar minyak (BBM). Bisa dibayangkan harga BBM yang mereka beli, harganya dua kali lipat dari harga beli di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Jadi, cukup penting untuk dipikirkan,” tandasnya.