Beleid ABIF, Filterisasi Masuknya Bank Asing

ABIF - Aktivitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat diabadikan beberapa waktu lalu. OJK mengungkapkan, Asean Banking Integration Framework (ABIF) yang ditandatangani pada akhir tahun lalu, membuat perbankan asing tidak bisa lagi leluasa masuk ke dalam negeri. Beleid ABIF menetapkan bank mana saja yang bisa masuk ke sebuah negara dengan spesifikasi Quilified Asean Bank (QAB). BLOGKATAHATIKU/IST

BLOGKATAHATIKU - Asean Banking Integration Framework (ABIF) yang ditandatangani pada akhir tahun lalu, membuat perbankan asing tidak bisa lagi leluasa masuk ke dalam negeri. Beleid ABIF menetapkan bank mana saja yang bisa masuk ke sebuah negara dengan spesifikasi Quilified Asean Bank (QAB). Hal ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan bank yang merata dari setiap negara di Asean.

Hal tersebut diungkapkan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mulya E Siregar, saat dikonfirmasi di Kantor OJK beberapa waktu lalu. Dijelaskan, contoh nyata dari kesepakatan pada ABIF tadi adalah tidak akan ada lagi bank dari Malaysia dan Singapura yang masuk ke dalam negeri. Hal ini akan terus terjadi sampai bank-bank dalam negeri mampu membuka cabangnya di kedua negara tadi.

“Ibarat main sepak bola, kami sudah kalah 3-0 dibandingkan Singapura. Jadi, kalau tiga bank nasional sudah buka di sana, baru mereka boleh menambah lagi di sini,” tegasnya.

Mulya menambahkan, setidaknya sudah ada beberapa bank usaha milik negara (BUMN) yang sudah siap membuka cabangnya di luar negeri. Kendati demikian, ia belum bisa memastikan kapan realisasinya.

“Untuk bisa membuka cabang di luar negeri, tidak hanya bank umum kelompok usaha (BUKU) 4 yang mampu. Bank BUKU lainnya juga mampu, asalkan memiliki kinerja yang baik. Dulu, perbankan dalam negeri tidak bisa buka cabang di luar negeri dengan alasan regulasi. Sekarang, regulasi sudah kami buka. Jadi, tinggal perbankannya saja, kapan mau mulai buka cabang di luar negeri,” bebernya.

Terkait aturan Dirjen Pajak yang meminta agar bukti pemotongan pajak penghasilan (Pph) giro atau deposito bank, yang bisa membocorkan total dana pihak ketiga (DPK) di suatu perbankan, Mulya mengatakan, memang saat ini kalangan perbankan dan nasabah mulai gelisah setelah Dirjen Pajak mengeluarkan peraturan yang mewajibkan bank melaporkan daftar dan bukti pemotongan Pph giro maupun deposito secara rinci per nasabah.

“Hal tersebut menyusul dikeluarkannya Peraturan Dirjen Pajak No Per-01/PJ/2015, yang mewajibkan bank melaporkan daftar dan bukti pemotongan Pph giro atau deposito secara rinci, yang akan dilaporkan pertama pada April 2015. Untuk itu, saya mengimbau agar peraturan Dirjen Pajak tersebut jangan sampai berbenturan atau melanggar UU perbankan, khususnya terkait kerahasian perbankan. Kalau tidak melanggar UU perbankan tidak apa-apa, tetapi kalau melanggar itu nanti jadi persoalan. Pasalnya, rahasia bank dari sisi DPK harus dijaga. Kalau data itu diminta, harus jelas apanya yang diminta, apakah nama dan lain sebagainya,” cetusnya.

Mengenai bukti pemotongan Pph giro atau deposito yang diatur dalam peraturan Dirjen Pajak, Mulya menyebut, hal tersebut nantinya rentan membocorkan total DPK di suatu perbankan. Padahal, seharusnya total DPK bank harus benar-benar dijaga kerahasiannya.

“Kalau diminta bukti potongan Pph deposito, kan bisa dikalkulasikan? Kalau sudah begitu, nanti DPK yang ada di bank tersebut bisa terbuka. Padahal, itu yang harus dijaga kerahasiaannya,” tandasnya.