 |
HUNIAN - Aktivitas di
Bank Tabungan Negara (BTN), Jalan Kajaolalido, Makassar, Jumat (20/2). Di
Jakarta, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN), Maryono, mengatakan, perlu
ketegasan pemerintah dalam hal pembiayaan perumahan, khususnya bagi masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR). Penyediaan bagi MBR ini perlu dukungan berupa
penyertaan modal negara (PMN). BLOGKATAHATIKU/IST
|
Atasi Kekurangan Rumah
Perlu Dana APBN RP 65
Triliun
BLOGKATAHATIKU - Ketua Tim Ahli Wakil Presiden RI, Sofjan Wanandi,
mengungkapkan, tidak mudah merealisasikan rencana pemerintah bangun satu juta
unit rumah per tahun, karena butuh dana Rp 65 triliun dari anggaran pendapatan
dan belanja negara (APBN) maupun pinjaman.
“Rumah tersebut bakal
dibangun untuk mencukupi kebutuhan rumah layak yang saat ini masih kekurangan
(backlog) sekitar 13,5 juta unit. Tetapi tidak gampang, butuh dana Rp 65 triliun
untuk realisasinya,” ujar Sofyan beberapa waktu lalu dalam acara Dialog
Investasi Nasional “Menggairahkan Investasi di Sektor Unggulan” di Jakarta.
Menurutnya, pemerintah
rencananya bakal membangun rumah untuk masyarakat kelas menengah ke bawah dan
kelas menengah atas. Khusus untuk kelas menengah bawah, ada tiga kelompok yang
menjadi prioritas pemerintah untuk dibangunkan hunian yang layak, seperti
petani, buruh informal, dan nelayan. “Bagaimana mereka dapat rumah, ini harus dikejar.
Juga di mana bisa diletakan rumah murah itu, bagaimana down payment (DP)-nya,
bagaimana mereka mencicil. Ini tidak gampang. Memang pelaksaanaan lebih sulit dari
perencanaannya,” tutur mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
ini.
Oleh karena itu, sebut
Sofyan, pemerintah bakal memberdayakan bantuan pinjaman dari pihak swasta, juga
badan usaha milik negara (BUMN) seperti Perumnas dan pengembang. Rumah yang
dibangun pun bervariasi, di mana untuk kota besar akan dibangun hunian vertikal
seperti apartemen atau rusun 20 lantai, dan di daerah yang masih banyak
tersedia lahan akan dibangun rumah tapak.
Sebelumnya, Direktur
Utama Bank Tabungan Negara (BTN), Maryono, mengatakan, perlu ketegasan
pemerintah dalam hal pembiayaan perumahan, khususnya bagi masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR). Penyediaan bagi MBR ini perlu dukungan berupa penyertaan
modal negara (PMN). “Ada banyak opsi yang dapat dilakukan pemerintah, misalnya dengan
penyertaan modal negara (PMN). Jadi, untuk mengatasi problem perumahan
nasional kuncinya ada pada political will pemerintah,” tegas Maryono.
Menurutnya, intervensi
pemerintah bisa meningkatkan kapasitas supply perumahan untuk mengejar
kekurangan. “Apalagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah memberikan
kepercayaan kepada BTN sebagai peran sentral penyediaan program sejuta rumah
rakyat,” ungkap Maryono.
