![]() |
BLOGKATAHATIKU/IST |
BLOGKATAHATIKU, MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memiliki rencana besar mengurangi angka kemiskinan. Kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto dan Syamsu Rizal, menargetkan terjadi
penurunan 50 persen angka kemiskinan atau sekitar 22 ribu keluargamiskin dalam
lima tahun ke depan. Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal di
Balaikota Makassar, Kamis (5/6/2014).
Dikatakan, selama ini Pemkot Makassar hanya berhasil menurunkan tingkat
kemiskinan sebesar 10 persen. “Tim penanggulangan kemiskinan yang telah kami bentuk, akan melakukan langkah strategis, terutama mengurangi kemiskinan
struktural,” ungkapnya.
Selanjutnya, dibuat kebijakan teknis. Langkah kongkrit
pertama yang akan diterapkan adalah menyamakan persepsi
terkait data, jumlah, jenis dan peta kemiskinan di kota yang merupakan pintu gerbang kawasan timur Indonesia.
Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota
Makassar, pada 2011 tercatat angka
kemiskinan sebanyak 44 ribu Kartu Keluarga (KK). Angka
ini ditargetkan turun menjadi 22 ribu KK
untuk lima tahun kedepan.“Jika tidak mencapai angka 22
ribu KK, berarti Danny-Daeng Ical
gagal menanggulangi kemiskinan di
Makassar,” imbuh Daeng Ical yang menjabat Ketua
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TPKP) Kota Makassar.
Penerapan
penanggulangan kemiskinan berlaku untuk semua bidang. Pendidikan misalnya, semua masyarakat miskin wajib bersekolah. Tempatnya telah disiapkan, terutama di sekolah negeri di Makassar.
“Kami
tekankan kepada semua kepala
sekolah untuk wajib menerima mereka sesuai porsi yang kami tetapkan, misalnya 10 persen hingga 17 persen sesuai distribusi data kemiskinan. Kami juga akan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang betul-betul miskin,” katanya.
Pada bidang kesehatan, masyarakat yang tidak
terdaftar pada Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS),pihaknya akan menerapkan subsidi silang dengan BPJS
Mandiri, termasuk juga nantinya akan menyiapkan kartu jaminan sosial yang sama dengan layanan
BPJS itu sendiri.
Sementara bidang ekonomi, terkait ekonomi lorong yang telah menjadi prioritas, akan dilakukan
pengkajian terhadap warga yang bermukim di lorong-lorong untuk didata dan memenuhi syarat sebagai
masyarakat miskin.Untuk bidang industri, kedepan semua industri
yang akan masuk di Makassar, seperti membangun pusat
perbelanjaan atau mal, mesti dibuat kesepakatan bersama untuk kepentingan pembangunan kota.“Kami akan memberikan
perizinan pembangunan dengan perjanjian melibatkan 20 persen tenaga kerja lokal.