SMELTER MASIH TERKENDALA PASOKAN LISTRIK

Foto: Istimewa

Pemberlakuan smelter berdasarkan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), jika sukses terealisasi dan bisa diterapkan dengan baik di Indonesia, maka akan menjadikan nilai tambah atau value added bagi tambang galian ekspor nasional, khususnya di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Energi dan Sumber Daya Mineral Sulsel, Gunawan Palaguna saat ditemui di Gedung Mulo, Jalan Sungai Saddang, Makassar, Rabu (29/1). Dikatakan, di Indonesia baru Sulsel yang melakukan kiriman dalam bentuk barang mentah dan mineral ke luar negeri.

“Sekarang itu dilarang karena mengacu pada kebijakan pusat tentang pelarangan ekspor. Mengacu pada aturan pemerintah pusat, kalau para penambang kecil tersebut harus tutup.Selama para pengusaha tambang mengirim barang dalam bentuk tanah, maka pengiriman atau ekspor tetap di larang,” terangnya.

Ditambahkan, pabrik smelter di Sulsel sepertinya masih lama terealisasi. Menurutnya, para pengusaha tambang sekarang sudah banting setir sambil menunggu kapan pembangunan smelter tersebut selesai.

“Pengusaha tambang gusar karena usaha mereka harus tutup karena menuruti peraturan pemerintah tentang undang-undang pelarangan ekspor yang diberlakukan sejak akhir 2012 lalu,” sebutnya.

Lebih lanjut, Gunawan mengatakan bawa saat ini hanya PT Vale yang mendapatkan izin. Jadi untuk sementara, baru PT Vale yang beroperasi. “Bagi pengusaha tambang yang ingin tetap maju, sebaiknya mencari partner orang luar atau bersinergi dengan perusahaan dari luar untuk bekerja sama membangun smelter,” tambahnya.

Dipaparkan, saat ini ada 250 perusahaan tambang yang mengirim surat kepada pemerintah agar di 2017 mendatang diberikan kesempatan untuk membuat Smelter. Sementara itu, saat dikonfirmasi di kantor Gubernur Sulsel, Senin (27/1/2014), Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa tembaga, nikel, dan barang mineral mentah lainnya kalau dijual secara gelondongan tanpa bisa dideteksi, maka Sulsel akan merugi.

“Kerugiannya berkali lipat kalau tidak di Smelter. Jadi, pelarangan ekspor dalam bentuk barang mentah itu harus berhenti sampai Smelter beroperasi di beberapa kabupaten di Sulsel. Jadi, tetap barang tambang tersebut akan menguntungkan berkali lipat kalau di Smelter. Contohnya, kalau sebelum di Smelter hanya dapat seratus, maka setelah di smelter kita bisa mendapatkan seribu.Tentunya ini menguntungkan,” bebernya.

Dihubungi terpisah usai mengikuti seminar nasional di Gedung Mulo Makassar, Rabu (29/1), pengamat ekonomi nasional, Ichsanuddin Noorsy mengatakan terkait pemberlakuan beleid Minerba itu akan memberikan nilai tambah atau added value bagi Sulsel.

Kendati demikian, berdasarkan pantauannya di beberapa daerah tambang di Sulsel maupun Sulawesi Tengah (Sulteng), problem utamanya masih berkisar pada pemerintah yang tidak melakukan pengawasan agar para penambang kecil tersebut memiliki Smelter. Akibatnya, begitu jatuh tempo mereka para penambang kecil jadi terkejut.

“Semestinya pemerintah punya niat membangun Smelter. Untuk itu, para penambang kecil tersebut harus melakukan kerja sama (joint), baik dengan pengusaha lokal (nasional) maupun dari luar negeri,” pesannya.

Menurut Ichsanuddin, selama ini penambang besar hanya mendikte lantaran telah menikmati tambang mentah. “Kendala kedua terletak pada pasokan listrik. Untuk pasokan listrik, penambang kecil cukup memerlukan lima megawatt untuk beroperasi. Sedangkan penambang besar seperti PT Vale, minimal butuh 15 hingga 50 megawatt,” bebernya.

Ditegaskan, untuk mengatasi hal tersebut, solusinya penambang perlu merealisasikan keberadaan Smelter dan power plan untuk membangun Smelter. (blogkatahatiku.blogspot.com)