CERDASNYA BISNIS LEMBAGA KURSUS

Foto: Dok KATA HATIKU

Bisnis lembaga pendidikan kursus, selain menguntungkan juga sangat bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin ini pilihan yang tepat bagi yang ingin mendulang laba, sekaligus memberikan manfaat besar bagi kemajuan masyarakat, untuk menatap masa depan lebih cerah. Seperti apakah bisnis pendidikan itu?

Lembaga Pendidikan Kursus (LPK) memang sudah banyak tersebar di beberapa kota di Indonesia. Ada yang sudah besar dan memiliki siswa yang banyak, ada juga yang sepi peminat. Peluang bisnis ini memang cukup banyak pesaing, sehingga dibutuhkan manajemen yang baik agar bisa berkembang.

Apalagi permintaan pasar terhadap SDM yang berkualitas, membuat bisnis ini sangat menjanjikan. Setiap tahun persaingan antar para pencari kerja semakin ketat. Tingkat pengangguran pun bertambah banyak. Untuk menciptakan manusia yang paripurna, tidak cukup hanya melalui pendidikan formal. Belajar di jalur nonformal satu-satunya alternatif untuk meningkatkan kualitas diri. Maka di situlah terbuka peluang bisnis.

Sebagaimana dilihat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Penyelenggara Kursus Indonesia (HIPKI) Nasrun Tadjuddin selama ini, untuk Kota Makassar pertumbuhan bisnis LPK relatif stabil. Meskipun selama ini, Makassar dianggap belum menjadi kiblat utama orang-orang di seluruh Indonesia untuk bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Yang menjadi kiblat utama untuk pendidikan masih di sekitar Pulau Jawa.

Potensi bisnis bagi LPK terbuka sangat luas di kota Makassar. Tinggal bagaimana pemerintah daerah mendorong atau menggandeng banyak investor bisnis di jalur pendidikan masuk ke Makassar. Hal tersebut akan menjadikan bidang pendidikan non formal di Makassar betul-betul bergengsi, dan menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia.

Banyak pelaku bisnis LPK melihat bidang yang digelutinya itu antikrisis, karena di kota-kota besar, pendidikan dianggap sudah menjadi kebutuhan pokok, layaknya makanan yang mereka santap sehari-hari. Meskipun demikian, ungkap Nasrun, tidak sedikit juga LPK yang akhirnya tutup. Pada intinya para pemilik LPK bisa sabar menjalani bisnis yang digeluti, dan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas kurikulum materi ajarnya.

Bukan hanya faktor keuntungan yang dikejar pelaku bisnis LPK, di balik itu, mereka punya misi sosial, yaitu bisa ikut berpartisipasi mencerdaskan kehidupan anak bangsa.  “Kita bangga jika ada salah satu siswa bisa menjadi orang hebat atau diterima di universitas ternama di Indonesia. Itu suatu kebanggaan yang susah dibayar atau dinilai dengan uang berapapun besarnya,” ujar pria yang juga sebagai pemilik Lembaga Inggris Amerika (LIA) Makassar dan Purwacaraka Musik Studio Makassar ini.

Selain nilai positif, tentu juga ada sisi negatif yang kemungkinan bisa didapatkan pelaku bisnis. Namanya saja bisnis, risiko pasti tetap ada. Kemungkinan untuk bangkrut bagi sebuah LPK yang sudah mapan itu hanya sekitar 30 persen saja. Sisanya adalah kemungkinan untuk terus berkembang, atau bisa juga hanya jalan di tempat.

Maraknya bisnis edukasi yang diejawantahkan dalam bentuk lembaga pendidikan, kursus, maupun bimbingan belajar (bimbel) menarik minat banyak para pelaku usaha untuk bergerak di bidang ini. Setali tiga uang, kehadiran bisnis-bisnis edukasi ini pun bagai gayung bersambut lantaran dibutuhkan masyarakat.

Sejauh ini, jumlah lembaga kursus di seluruh Indonesia yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekitar 17.800 brand. Secara otomatis, jumlah tersebut itu pulalah yang telah memiliki nomor induk kelembagaan. Tetapi di luar itu, jumlah lembaga pendidikan dan kursus (LPK) yang tidak terdaftar jauh lebih banyak. Statusnya tidak bisa dikatakan ilegal, hanya tidak terdaftar saja di lembaga pemerintahan.

Untuk Kota Makassar sendiri sudah terdapat sekitar 370 brand LPK yang terdaftar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan berbagai jenis bidang keahlian yang diajarkan. LPK yang tidak terdaftar kebanyakan yang menjalankan pendidikan kursus bimbingan belajar (bimbel).

Untuk membuka sebuah LPK, bisa dikatakan cukup mudah. Sebuah LPK yang berkualitas tentunya harus punya izin untuk mendirikan usaha lembaga kursus yang dikeluarkan Dinas Pendidikan di kota atau kabupaten setempat. Bagi mereka yang ingin mendirikan LPK harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya harus punya portofolio tenaga pengajar, NPWP, lokasi usaha dan sistem kurkulum atau silabus.

Setelah dilengkapi, semua persyaratan dibawa ke Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten untuk diverifikasi. Semua LPK yang lulus verifikasi oleh dinas yang bersangkutan, akan diberi surat izin menjalankan usaha kursus. Pelaku bisnis LPK kemudian diperbolehkan untuk bergabung di Himpunan Penyelenggara Kursus Indonesia (HIPKI).

“Modal membuka sebuah LPK tidak selamanya harus besar. Itu tergantung jenis kursus apa yang akan dibuka, berapa banyak tenaga pengajar yang dimiliki, serta berapa jumlah siswa yang akan diajar. Hanya dengan modal minimal Rp 10 juta, kita sudah bisa membuat lembaga kursus,” ungkap Nasrun.

Dijelaskan, izin kursus yang telah diterbitkan berlaku empat tahun, dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan perpanjangan dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang berlaku. Apabila lembaga yang mengajukan izin pendirian belum memenuhi persyaratan, maka pemerintah daerah dapat menerbitkan surat terdaftar, hingga lembaga tersebut memenuhi persyaratan untuk jangka waktu paling lama enam bulan.

“Bila pelaku bisnis yang ingin mendirikan tempat kursus sudah memenuhi syarat teknis dan administratif, akan mendapatkan tanda bukti pendaftaran kursus yang berlaku selama enam bulan. Selanjutnya akan dimonitor selama enam bulan untuk mendapatkan izin tipe C yang berlaku satu tahun dari Dinas Pendidikan kota/kabupaten, tipe B berlaku 2-3 tahun atau tipe A berlaku 4-5 tahun yang izinnya dari Dinas Pendidikan provinsi,” jelas Nasrun. (blogkatahatiku.blogspot.com)