 |
SENSUS
EKONOMI 2016 - Guna memetakan dan memotret perekonomian nasional dalam statistik
multiguna, Badan Pusat Statistik (BPS) bakal mengadakan kegiatan “Sensus
Ekonomi 2016” yang berlangsung 1-31 Mei 2016. BLOGKATAHATIKU/IST
|
BLOGKATAHATIKU - Guna memetakan dan
memotret perekonomian nasional dalam statistik multiguna, Badan Pusat Statistik
(BPS) bakal mengadakan kegiatan “Sensus Ekonomi 2016” yang berlangsung 1-31 Mei
2016.
“Sensus
Ekonomi 2016 kami gelar untuk mendapatkan informasi terkait perekonomian bangsa.
Ini juga sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional
maupun regional,” terang Kepala Bidang Statistik Distribusi, Marthedy Tenggehi
di Manado belum lama ini.
Menurutnya,
pendataan seluruh sektor usaha secara menyeluruh akan mampu menghasilkan
gambaran lengkap tentang level dan struktur sektor ekonomi non pertanian. “Berbagai
usaha yang akan didata nantinya adalah seluruh usaha atau perusahaan yang
bertempat, misalnya mal, perkantoran, pedagang kaki lima, dan pasar kaget. Ini
mencakup pelaku usaha dalam instansi pemerintah, lembaga nonprofit, rumah
tangga, korporasi, dan perusahaan swasta,” papar Marthedy.
Ditambahkan,
sensus ekonomi tersebut nantinya akan memudahkan para pelaku usaha untuk
memperoleh data riil tentang peluang ekonomi serta daya saing usahanya. “Sekarang
masih dalam tahapan seleksi petugas. Nanti, pada April minggu pertama, akan
dilaksanakan pelatihan bagi petugas yang sudah terpilih. Tetapi, yang akan
mengikuti pelatihan hanya 70 persen petugas. Jumlah petugas yang dibutuhkan 1.444
orang, dan nantinya yang akan mengikuti pelatihan 1.036 orang. Setelah itu, petugas
yang sudah dilatih akan mulai bekerja pada awal Mei hingga selesai kegiatan,” imbuhnya.
Marthedy menjelaskan,
bagi pemerintah sensus ekonomi tersebut juga sebagai landasan perencanaan,
pengambilan kebijakan, serta evaluasi kegiatan. Bagi peneliti dan akademisi,
sensus ekonomi merupakan bagian bahan penelitian ilmiah dan pengamatan bidang
ekonomi. Sementara, bagi masyarakat dapat menerima manfaat dari kebijakan
ekonomi yang diambil pemerintah.
