07 February 2016

Otoritas Jasa Keuangan Imbau BPR KMUP Harus Sehat

OJK - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VI Sulampua melansir, ada tiga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Sulsel yang “sakit” dari jumlah 29 BPR. Untuk itu, OJK akan memperbaiki dan mengklaim paling lambat awal semester dua tahun ini harus sehat kembali. BLOGKATAHATIKU/IST
BLOGKATAHATIKU - Otoritas Jasa keuangan (OJK) menggelar pertemuan dengan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto terkait perbaikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Madya Ujung Pandang (KMUP) yang merupakan milik perusahaan umum daerah Makassar yang saat ini dikatakan tidak sehat.
Ramdhan mengakui, BPR KMUP yang merupakan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, saat ini dalam kondisi tidak sehat. Oleh karena itu, pihaknya melakukan pertemuan OJK.
Ditambahkan, ke depan pihaknya ingin dalam waktu enam bulan BPR KMUP dapat sehat dan produktif, karena banyak investasi yang akan masuk dalam waktu dekat. “Kami sudah dapat pengarahan dari OJK, bagaimana caranya BPR KMUP sebelum Juni tahun ini harus sehat, karena sekarang dikategorikan sakit,” bebernya, usai pertemuan tertutup bersama OJK Regional VI Sulampua di Kantor OJK, Jalan  Sultan Hasanuddin, Makassar, belum lama ini.
Ramdhan mengatakan, jika BPR KMUP sehat maka kemungkinan besar investasi asing akan masuk. Untuk itu, salah satu skema yang harus dilakukan untuk menyehatkan kembali BPR KMUP yaitu menjadikan BPR sebagai perseroan terbatas (PT). Selain itu, pihaknya akan segera membuat peraturan daerah (Perda) terkait permodalan BPR yang akan diinisiasi DPR.
Disebutkan, potensi BPR KMUP dapat tumbuh baik dengan mempertimbangkan jumlah UMKM di Makassar yang mencapai 2.000 pedagang kaki lima (PKL), serta usaha berbasis lorong yang membutuhkan bantuan kredit modal.
“Kredit kecil ini harus dikembangkan BPR kota, karena anggota DPR dan Pemkot tidak mau BPR KMUP di-reject. Sementara, komposisi saham di BPR KMUP tersebut 20 persen milik Pemkot Makassar, 40 persen saham asing, dan 40 persen saham pengusaha lokal,” jelas Ramdhan.
Sementara itu, Kepala Kantor OJK Regional VI Sulampua, Bambang Kiswono, mengungkapkan, BPR naungan Pemkot Makassar tersebut memang dalam kondisi tidak sehat, dilihat dari sisi permodalan dasar sekitar Rp 2 miliar, dan supaya sehat harus ditambah.
Diuraikan, saat ini ada tiga BPR di Sulsel yang sakit dari jumlah 29 BPR dan pihaknya akan memperbaiki. “Tiga BPR di Sulsel tidak sehat, itu akan kami perbaiki, paling lambat awal semester dua harus sehat kembali,” imbuh Bambang.
Menurutnya, rata-rata BPR yang tidak sehat tersebut lantaran bermodal
negatif, di mana rasio permodalan atau capital adequacy ratio (CAR) di bawah empat persen. Sementara, BPR dikatakan sehat apabila rasio permodalannya mencapai delapan persen. Selain itu, kualitas penyaluran kredit yang kurang. Jumlah aset BPR kota sendiri mencapai Rp 3,7 miliar,” tuturnya.
Untuk itu, pihaknya memberi waktu enam bulan untuk memperbaiki, jika tidak izinnya akan dicabut.