16 February 2016

Makassar Pilot Project Program Bank Sampah Nasional

BANK SAMPAH - Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto. Kinerja pengelolaan sampah Kota Makassar melalui program Bank Sampah, rupanya menarik perhatian pemerintah pusat. BLOGKATAHATIKU/EFFENDY W
BLOGKATAHATIKU - Kinerja pengelolaan sampah Kota Makassar melalui program Bank Sampah, rupanya menarik perhatian pemerintah pusat. Kemampuan Makassar memberdayakan partisipasi masyarakat kota dalam membentuk Bank Sampah, diapresiasi pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK RI).
Dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) pengelolaan sampah dan Adipura 2016 yang berlangsung Senin (1/2) di Jakarta, staf Ahli Menteri LHK, Hermawan Kartajaya, mengatakan, Kota Makassar sangat pantas dijadikan sebagai pilot project nasional pengelolaan Bank Sampah. 
“Kemampuan pemerintah kota menggugah warga untuk terlibat aktif membentuk dan mengelola Bank Sampah, sangat pantas diacungi jempol. Dalam jangka waktu tidak lebih dari dua tahun, sudah mampu membentuk hingga 200 Bank sampah, itu juga prestasi,” bebernya.
Lebih jauh pakar marketing tersebut mengungkapkan, Makassar juga telah memiliki program menaikkan status Bank Sampah, yaitu menjadi badan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Hal tersebut, membuat nilai ekonomis yang dapat diambil warga kota makin besar. Apalagi, nantinya akan ditunjang berbagai bantuan dan kerja sama dari perbankan. 
“Sistem pengelolaan sampah terintegrasi semacam Bank Sampah Makassar ini, sangat patut dijadikan sebagai proyek percontohan bagi daerah lain,” ujar Hermawan.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, mengatakan, pihaknya menyambut baik apresiasi yang diberikan pemerintah pusat. Untuk itu, ia mengungkapkan kesiapan Makassar untuk menjadi pilot project Bank Sampah. “Kami siap bila memang Makassar dianggap layak dijadikan pilot project,” imbuhnya.
Pria yang akrab disapa “Danny” tersebut, juga mempertanyakan aturan pemberlakuan tipping fee di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah bila nantinya akan dikelola pihak ketiga.
Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Tuti Henrawati, menjelaskan, hingga saat ini penggodokan terkait Tipping Fee sementara masih dilakukan, dan akan dituangkan dalam Perpres. Ke depannya, diharapkan tidak ada lagi ada beauty contest dan tidak mesti open bidding. Untuk sementara ini, pengelolaan TPA masih mengacu pada PP 58.
“Namun, kami berpesan agar tipping fee nantinya jangan sampai menganggu program waste energy, dan sedapat mungkin ditekan sehingga tidak menganggu kegiatan TPA,” pesannya.