07 January 2016

Wali Kota Makassar Target Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian

WAJAR TANPA PENGECUALIAN - Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto (kiri), saat diabadikan beberapa waktu lalu. Saat membuka rapat konsolidasi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2015 Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di Makassar Golden Hotel, Jalan Pasar Ikan, belum lama ini, Ramdhan menargetkan Makassar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). BLOGKATAHATIKU/IST
BLOGKATAHATIKU - Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, menargetkan Makassar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal itu disampaikan saat membuka rapat konsolidasi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2015 Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di Makassar Golden Hotel, Jalan Pasar Ikan, belum lama ini.
“Sudah saatnya menyatukan tekad dan persepsi dalam penyusunan laporan keuangan untuk meraih WTP tahun depan,” tegasnya.
Menurutnya, ada beberapa strategi yang dapat ditempuh Pemkot Makassar untuk mencapai target WTP. “Pertama, dibutuhkan adanya komitmen pihak-pihak terkait, seperti kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dan seluruh pegawai,” ulas pria yang lebih akrab disapa Danny.
Ditambahkan, strategi kedua adalah meningkatkan mutu pengelolaan keuangan, ketiga meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM), keempat meningkatkan target capaian dari tahun sebelumnya, serta kelima tidak terdapat temuan yang berulang.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI, Andi Kallolo Gau, menambahkan, Wali Kota Makassar telah menetapkan tekad dan komitmennya untuk meraih WTP tahun depan. Hal tersebut tidak akan cukup jika tidak disertai strategi dalam pencapaiannya.
Selain menerapkan sejumlah strategi, sebut Kallolo, Pemkot Makassar juga dapat melakukan pembenahan terhadap permasalahan yang menjadi fokus dalam pemberian opini WTP. Menurutnya, hal tersebut dapat dilakukan dengan mempelajari seluruh temuan yang ada pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
“Untuk itu, Pemkot Makassar harus mempelajari permasalahan yang mempengaruhi opini, serta memaksimalkan peran inspektorat dengan memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan dan kehematan,” pesannya.
Kallolo mengaku, konsolidasi yang dilakukan Pemkot Makassar dalam rapat koordinasi adalah upaya mendorong tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.