 |
TUNGGAKAN
TINGGI - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah (Kanwil) Sulawesi
Selatan dan Barat (Sulselbar), mencatat penerimaan pajak hingga Rp 11,28
triliun. Tumbuh signifikan, tetapi tunggakannya juga tinggi. Rekor baru dicatat
DJP Kantor Wilayah (Kanwil) Sulselbar. Sepanjang 2015, untuk pertama kalinya
realisasi pajak di atas Rp 10 triliun. BLOGKATAHATIKU/IST
|
BLOGKATAHATIKU - Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah (Kanwil) Sulawesi Selatan dan Barat
(Sulselbar), mencatat penerimaan pajak hingga Rp 11,28 triliun. Tumbuh
signifikan, tetapi tunggakannya juga tinggi.
Rekor
baru dicatat DJP Kantor Wilayah (Kanwil) Sulselbar. Sepanjang 2015, untuk
pertama kalinya realisasi pajak di atas Rp 10 triliun.
“Di
tahun-tahun sebelumnya, selalu di bawah Rp 10 triliun,” jelas Kepala Bidang
Pelayanan dan Penyuluhan Pajak DJP Sulselbartra, Aris Bamba belum lama ini, saat
menggelar konferensi pers terkait penerimaan pajak di Rumah Makan Gigi, Jalan
Pengayoman, Makassar.
Pada
2015 lalu, realisasi penerimaan pajak mencapai hingga Rp 11,28 triliun. Angka
ini memang belum mencapai target yang ditetapkan, yakni Rp 13,05 triliun. “Tetapi,
ini sudah tumbuh lebih dari Rp 2 triliun dari 2014 lalu. Pada 2014, realisasi
pajak cuma Rp 8,9 triliun, realisasi pajak 2015 tersebut belum final karena
datanya masih rekonsiliasi di bank. Jadi, kami masih terus update dan bisa
bertambah,” jelasnya.
Aris
memaparkan, secara pertumbuhan penyerapan pajak cukup besar. Hanya, pihaknya
memang diberi target yang terlalu besar. “Target Rp 13 triliun itu cukup
tinggi, karena harus tumbuh sampai 35 persen,” bebernya.
Selain
itu, DJP juga mencatat tunggakan yang masih tinggi sekitar Rp 600 miliar. Angka
itu cenderung meningkat, karena pada awal tahun lalu tunggakan sekitar Rp 500
miliar. Selain itu, tingkat kepatuhan pajak juga cenderung turun, dari hampir
60 persen awal tahun menjadi sekitar 50 persen lebih.
“Pada
2015 lalu, kami memberikan pengampunan denda pajak. Tahun ini, itu sudah
dihapuskan, dan penegakan hukum mulai diberlakukan,” ujar Aris.
Saat
ini, dengan jumlah wajib pajak di Sulselbartra mencapai hingga 869 ribu orang
dan lembaga, sekitar 57 ribu adalah perusahaan atau instansi, dan 812 ribu
adalah perorangan.
“Penerimaan pajak
ini, komposisinya sekitar Rp 5 triliun adalah pajak pertambahan nilai (PPN),
dan selebihnya adalah pajak penghasilan (PPh). Paling tinggi dari sektor konstruksi,”
tutup Aris.
