26 January 2016

Tunggakan Pajak Sulselbar Meningkat

TUNGGAKAN TINGGI - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah (Kanwil) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), mencatat penerimaan pajak hingga Rp 11,28 triliun. Tumbuh signifikan, tetapi tunggakannya juga tinggi. Rekor baru dicatat DJP Kantor Wilayah (Kanwil) Sulselbar. Sepanjang 2015, untuk pertama kalinya realisasi pajak di atas Rp 10 triliun. BLOGKATAHATIKU/IST
BLOGKATAHATIKU - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah (Kanwil) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), mencatat penerimaan pajak hingga Rp 11,28 triliun. Tumbuh signifikan, tetapi tunggakannya juga tinggi.
Rekor baru dicatat DJP Kantor Wilayah (Kanwil) Sulselbar. Sepanjang 2015, untuk pertama kalinya realisasi pajak di atas Rp 10 triliun.
“Di tahun-tahun sebelumnya, selalu di bawah Rp 10 triliun,” jelas Kepala Bidang Pelayanan dan Penyuluhan Pajak DJP Sulselbartra, Aris Bamba belum lama ini, saat menggelar konferensi pers terkait penerimaan pajak di Rumah Makan Gigi, Jalan Pengayoman, Makassar.
Pada 2015 lalu, realisasi penerimaan pajak mencapai hingga Rp 11,28 triliun. Angka ini memang belum mencapai target yang ditetapkan, yakni Rp 13,05 triliun. “Tetapi, ini sudah tumbuh lebih dari Rp 2 triliun dari 2014 lalu. Pada 2014, realisasi pajak cuma Rp 8,9 triliun, realisasi pajak 2015 tersebut belum final karena datanya masih rekonsiliasi di bank. Jadi, kami masih terus update dan bisa bertambah,” jelasnya.
Aris memaparkan, secara pertumbuhan penyerapan pajak cukup besar. Hanya, pihaknya memang diberi target yang terlalu besar. “Target Rp 13 triliun itu cukup tinggi, karena harus tumbuh sampai 35 persen,” bebernya.
Selain itu, DJP juga mencatat tunggakan yang masih tinggi sekitar Rp 600 miliar. Angka itu cenderung meningkat, karena pada awal tahun lalu tunggakan sekitar Rp 500 miliar. Selain itu, tingkat kepatuhan pajak juga cenderung turun, dari hampir 60 persen awal tahun menjadi sekitar 50 persen lebih.
“Pada 2015 lalu, kami memberikan pengampunan denda pajak. Tahun ini, itu sudah dihapuskan, dan penegakan hukum mulai diberlakukan,” ujar Aris.
Saat ini, dengan jumlah wajib pajak di Sulselbartra mencapai hingga 869 ribu orang dan lembaga, sekitar 57 ribu adalah perusahaan atau instansi, dan 812 ribu adalah perorangan.
“Penerimaan pajak ini, komposisinya sekitar Rp 5 triliun adalah pajak pertambahan nilai (PPN), dan selebihnya adalah pajak penghasilan (PPh). Paling tinggi dari sektor konstruksi,” tutup Aris.