13 January 2016

Sulut Political Institute Gelar Diskusi Awal Tahun Terkait Stabilitas Rupiah

STABILITAS RUPIAH - Sebagai langkah awal dalam menjalankan program kerja di 2016, Sulut Political Institute (SPI), Sulawesi Utara (Sulut), mengadakan diskusi terbatas yang mengangkat tema “Peran Bank dan Pemerintah dalam Menjamin Kestabilan Kualitas Rupiah di 2016”. BLOGKATAHATIKU/IST
BLOGKATAHATIKUSebagai langkah awal dalam menjalankan program kerja di 2016, Sulut Political Institute (SPI) Sulut, mengadakan diskusi terbatas mengangkat tema “Peran Bank dan Pemerintah dalam Menjamin Kestabilan Kualitas Rupiah di 2016”.
Pembawa materi diskusi diisi staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan, Rudy Roring, Deputi Direktur Bank Indonesia (BI) Sulut, A Yusnang, Direktur Ekonomi Politik SPI Sulut, Eynstein Ganggali, serta Direktur SPI Sulut, menjadi Melky Pangemanan yang juga selaku moderator. Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan mahasiswa Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) serta media-media lokal di Kota Manado juga mengambil bagian dalam diskusi ini.
Dalam kajiannya, diskusi melahirkan beberapa pemikiran berupa cara memberantas tingginya angka inflasi di Sulut, serta anjloknya nilai tukar mata uang rupiah di Indonesia.
Menurut Rudy, untuk meningkatkan nilai tukar dan penguatan rupiah, dibutuhkan kerja sama antara pelaku ekonomi dan peningkatan produk lokal.
Sementara itu, Yusnang mengatakan, untuk mendorong kestabilan nilai tukar rupiah, maka ada tiga langkah yang dibutuhkan. “Pertama, mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum, dan kepastian usaha. Kedua, mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan dan sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional. Ketiga, meningkatkan investasi di sektor properti,” ulasnya.
Ditambahkan, memang ada beberapa kendala saat mengimplementasikan ketiga program tersebut, di antaranya lemahnya sumber daya manusia (SDM) serta kemampuan tenaga kerja yang masih di bawah rata-rata, juga ketidakpastian investor berinvestasi di Manado.
“Keraguan investor ini, biasanya dipicu belum siapnya Manado menyambut  pasar bebas yang akan segera berlangsung,” tutup Yusnang.