21 January 2016

Rampungkan Fasum Fasos, PT GMTD Minta Dispensasi Pembayaran PBB

FASUM FASOS - Maket properti saat dibadikan beberapa waktu lalu dalam sebuah ajang pameran properti. Salah satu syarat konservasi pengembangan lahan yang diterapkan pemerintah bagi developer adalah mendirikan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum fasos) pada area pembangunan perumahan atau properti. BLOGKATAHATIKU/IST 
BLOGKATAHATIKU - Salah satu syarat konservasi pengembangan lahan yang diterapkan pemerintah bagi developer adalah mendirikan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum fasos) pada area pembangunan perumahan atau properti.
Untuk itu, belum lama ini, salah satu pengembang properti ternama, PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), melalui Direktur PT GMTD, Purnomo Utoyo, menemui Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Ibrahim Saleh, Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda, Sabri, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekda, Sophian Manai, dan Kabag Pertanahan Sekda, I Nyoman Aria Purnabhawa, serta Kadis PSDA Pemprov Sulsel, Andi Darmawan Bintang di Ruang Kerja Wali Kota Makassar, Kantor Balai Kota Makassar, Jalan Jenderal Ahmad Yani, untuk membahas perampungan fasum fasos tersebut.
Pertemuan itu membahas penyerahan fasum fasos dari GMTD kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, termasuk penyelesaian tunggakan pajak bumi bangunan (PBB) perusahaan pengembang perumahan di kawasan Tanjung Bunga itu, serta perubahan jalur di pantai, kehadiran Center of Indonesia (COI), dan pengembangan Maccini Sombala of Indonesia (MOI).
“Fasum fasos itu dibutuhkan untuk memulai penataan pedagang kakilima (PK5) dan pembangunan pedestrian. Program penataan PK5 harus diawali penyerahan fasum fasos dari GMTD,” beber Ramdhan.
Menurutnya, inisiatif GMTD membuka ruang komunikasi dengan pemerintah daerah (kota dan provinsi), dinilai sebagai langkah positif.
Ramdhan memberikan target kepada GMTD untuk merampungkan penyerahan fasum fasos dalam bulan ini (Januari 2016) agar bulan depan (Februari 2016), Pemkot Makassar bisa memulai program penataan PK5.
“Lahan sekitar segi tiga dekat jembatan itu yang mendesak untuk diserahkan, karena akan digunakan untuk program penataan PK5,” tegasnya. 
Sementara itu, Purnomo mengungkapkan kesiapan pihaknya untuk segera menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut. “Kami akan segera ke Jakarta untuk meneruskan hasil pertemuan ini. Pemerintah adalah mitra strategis GMTD, kami pasti mendukung program Pemkot Makassar,” terangnya.
Menyinggung tunggakan PBB perusahaannya, Purnomo menuturkan, saat ini GMTD telah membebaskan 650 hektare lahan di kawasan Tanjung Bunga, dan 450 hektare telah dikembangkan.
Untuk itu, ia meminta Pemkot Makassar untuk mempertimbangkan nilai pajak yang dikenakan, karena tidak semua lahan yang ada tergolong produktif.
Menanggapi hal itu, Ramdhan menuturkan akan mengkaji lebih lanjut, termasuk dari aspek hukum. “Tunggakan PBB terjadi karena ada tanah yang tidak produktif, tetapi akan kami lihat dulu bagaimana dari sisi hukum, apakah ada aturan yang mengatur tentang perbedaan harga bagi lahan produktif dan nonproduktif. Selama ini, dispensasi pembayaran PBB hanya diberikan kepada panti asuhan,” tandasnya.