14 January 2016

Lima KPP Pratama Kanwil DJP Suluttenggo Malut Capai Target yang Ditetapkan di 2015

CAPAI TARGET - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut), menduduki peringkat kedua dari 33 Kanwil DJP seluruh Indonesia untuk pencapaian target penerimaan 2015. BLOGKATAHATIKU/IST
BLOGKATAHATIKU - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut), menduduki peringkat kedua dari 33 Kanwil DJP seluruh Indonesia untuk pencapaian target penerimaan 2015.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil, Cucu Supriatna, mengatakan, hal tersebut berdasarkan data penerimaan netto sebesar Rp 7,96 triliun atau sekitar 90,50 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 8,79 triliun dengan tingkat pertumbuhan 38,8 pesen dibandingkan pencapaian 2014.
“Realisasi penerimaan ini bersumber dari pajak penghasilan (PPh) Rp 3,71 triliun, pajak pertambahan nilai (PPn) sebesar Rp 4,09 triliun, Pajak Bumi Bangunan (PBB) sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan dan migas Rp 65,22 miliar, dan pajak lainnya sebesar Rp 94,73 miliar,” paparnya saat ditemui belum lama ini di Manado.
Menurutnya, hal itu merupakan tingkat pertumbuhan tertinggi yang pernah dicapai Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut yang wilayah kerjanya meliputi empat provinsi, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara dengan 11 kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama dan 16 kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan (KP2KP).
Cucu menjelaskan, lima dari sebelas KPP Pratama mencapai target yang ditetapkan, yaitu KPP Pratama Tolitoli sebesar Rp 404,35 miliar (115,37 persen), KPP Pratama Poso sebesar Rp 340,68 miliar (112,21 persen), KPP Pratama Tahuna sebesar Rp 207,19 miliar (111,67 persen), KPP Pratama Kotamobagu sebesar Rp 518,22 miliar (110,05 persen), dan KPP Pratama Luwuk sebesar Rp 622,64 miliar (104,70 persen).
“Realisasi penerimaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh pegawai yang terus berupaya mencapai hasil maksimal di hari terakhir di 2015, dengan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan menjalankan program-program insentif bagi wajib pajak yang telah ditetapkan pada  2015,” akunya.
Program tersebut di antaranya termaktub dalam PMK-29/PMK.03/2015 tentang penghapusan sanksi administrasi bunga yang terbit atas keterlambatan pembayaran utang pajak, PMK-91/PMK.03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan SPT dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan pada tahun 2015.
Kemudian, PMK-191/PMK.010/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan, di mana wajib pajak diberikan tarif khusus pengenaan PPh final sebesar tiga persen untuk permohonan yang diajukan dalam periode 20 Oktober 2015 hingga 31 Desember 2015, tarif empat persen untuk permohonan yang diajukan dalam periode 1 Januari 2016 hingga 30 Juni 2016, atau enam persen untuk permohonan yang diajukan dalam periode 1 juli 2016 hingga 31 Desember 2016.
Selanjutnya, PMK-197/PMK.03/2015 tentang pengurangan sanksi administrasi atas surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak bumi dan bangunan dan/atau surat taguhan pajak yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan, verifikasi atau penelitian.
“Apresiasi kami berikan kepada seluruh pembayar pajak yang telah menjalankan kewajibannya dengan baik, dan melakukan pembayaran atas kewajiban perpajakannya. Selain itu, apresiasi juga kami berikan kepada semua instansi yang telah mendukung upaya pelaksanaan tugas dan pencapaian penerimaan ini,” ujar Cucu.
Dengan terus menanamkan nilai-nilai Kementerian Keuangan berupa integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan dalam pelaksanaan tugas, ia berharap Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut dapat menjalankan tugas yang ditetapkan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya para wajib pajak.