22 January 2016

Jamin Penyaluran KUR, Jamkrindo Incar Laba Rp 1 Triliun

JAMKRINDO - Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) menargetkan meraih laba Rp 1 triliun pada 2016. Hal tersebut, terutama akan diperoleh dari imbal jasa penjaminan (IJP) program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tahun ini mencapai Rp 100 triliun-Rp 120 triliun. BLOGKATAHATIKU/IST 
BLOGKATAHATIKU - Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) menargetkan meraih laba Rp 1 triliun pada 2016. Hal tersebut, terutama akan diperoleh dari imbal jasa penjaminan (IJP) program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tahun ini mencapai Rp 100 triliun-Rp 120 triliun.
“Dengan dana KUR yang tahun ini jumlahnya jauh lebih besar dari 2015, kami ingin akhir 2016 perusahaan bisa meraih laba Rp 1 triliun,” ujar Ketua Dewan Pengawas Perum Jamkrindo, Braman Setyo
Ia menjelaskan, hingga akhir Desember 2015, dana KUR yang tersalurkan kepada masyarakat mencapai Rp 22,755 triliun. Di sisi lain, per akhir November 2015,   Jamkrindo sudah membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp 524,833 miliar.
“Artinya, dengan dana KUR tahun ini yang besarnya mencapai hingga lima kali lipat tahun lalu, kami optimis laba Rp1 triliun bisa tercapai,” ujarnya optimis.
Hal lain yang mendukung bisnis Jamkrindo adalah penjaminan kredit dari koperasi. Menurutnya, koperasi sebagai lembaga keuangan non perbankan, seharusnya bisa lebih maksimal memberikan pinjaman kepada anggotanya.
“Kami akan lebih agresif menyasar penjaminan kredit yang disalurkan koperasi di 2016,” ujar pria yang juga menjabat Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM tersebut.
Senada, Direktur Utama Jamkrindo, Diding S Anwar, mengungkapkan, target volume penjaminan tahun ini dipatok Rp 115 triliun. “Dari jumlah itu, kami ingin lebih dari Rp 50 triliun, di antaranya bisa diraih dari volume penjaminan KUR. Sementara,  sisanya Rp 65 triliun bisa diraih dari segmen non KUR dan komersial,” jelasnya.
Ditambahkan, kesuksesan memenuhi target di segmen KUR tergantung pada kemampuan perbankan dalam menyalurkan KUR. Namun, kini pemerintah membuka peluang dengan mendorong perbankan untuk bisa menyalurkan KUR.
Sebelumnya, Komite Kebijakan KUR memberi kesempatan bagi bank swasta dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk turut menyalurkan KUR. Sementara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koperasi dan UKM, menetapkan bank yang menjadi penyalur KUR tahun ini harus memiliki tingkat rasio kredit bermasalah sektor UMKM di bawah lima persen.
Bank penyalur KUR juga harus memiliki kemampuan serta efisiensi yang baik dalam menyalurkan dananya. Hal ini nantinya diukur melalui tingkat loan to deposit ratio (LDR) dan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO).
“Sejauh ini, sejak akhir 2015 lalu, pemerintah menunjuk BRI, BNI, dan Mandiri untuk menyalurkan KUR. Selain ketiga bank umum milik negara (BUMN) tadi, pemerintah juga menggandeng bank swasta, Bank Maybank Indonesia, dan Bank Sinarmas yang khusus menyalurkan KUR TKI. Adapun dua BPD, BPD Nusa Tenggara Timur dan BPD Kalimantan Barat, ditunjuk untuk fokus menyalurkan KUR di kawasan timur Indonesia (KTI),” tutupnya.