14 January 2016

BI Rate Turun Menjadi 7,25 Persen

TURUN - Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 13-14 Januari 2016, memutuskan menurunkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 7,25 persen, dengan suku bunga Deposit Facility 5,25 persen dan Lending Facility pada level 7,75 persen. BLOGKATAHATIKU/EFFENDY W
BLOGKATAHATIKU - Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 13-14 Januari 2016, memutuskan menurunkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 7,25 persen, dengan suku bunga Deposit Facility 5,25 persen dan Lending Facility pada level 7,75 persen.
Keputusan ini sejalan pernyataan BI sebelumnya, ruang pelonggaran kebijakan moneter semakin terbuka dengan terjaganya stabilitas makroekonomi, serta mempertimbangkan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global pascakenaikan Fed Fund Rate (FFR).
Penurunan BI Rate secara terukur diharapkan dapat memperkuat pelonggaran kebijakan makroprudensial dan penurunan giro wajib minimum (GWM) yang telah dilakukan sebelumnya. Pelonggaran lebih lanjut akan dilakukan setelah asesmen menyeluruh terhadap perekonomian domestik dan global dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
BI juga akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam pengendalian inflasi, penguatan stimulus pertumbuhan, dan reformasi struktural, sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Ketidakpastian di pasar keuangan global mereda setelah kenaikan Fed Fund Rate (FFR), sementara pemulihan ekonomi global diperkirakan masih terbatas. Kenaikan FFR pada 17 Desember 2015 yang telah diantisipasi pasar serta pernyataan The Fed, normalisasi akan dilakukan secara gradual dan terbatas, sehingga tidak menimbulkan gejolak di pasar keuangan global.
Sementara itu, harga komoditas global masih terus menurun, termasuk harga minyak dunia. Perbaikan ekonomi AS masih tertahan, sejalan masih lemahnya indikator penjualan eceran dan “personal expenditure”, serta masih terkontraksinya sektor manufaktur.
Pemulihan ekonomi Eropa terus berlanjut didorong perbaikan permintaan domestik, meskipun belum mampu meningkatkan inflasi yang masih rendah. Ekonomi Jepang diperkirakan masih lemah seiring konsumsi yang melemah. Di sisi lain, perekonomian Tiongkok diperkirakan masih melambat di tengah berbagai upaya stimulus, baik melalui kebijakan moneter dan fiskal, serta reformasi di sisi penawaran.
Reaksi pasar terhadap perlambatan ekonomi dan konsistensi dalam upaya liberalisasi pasar keuangan di Tiongkok menimbulkan tekanan di pasar sahamnya. Ke depan, risiko terkait perlambatan ekonomi Tiongkok dan terus menurunnya harga komoditas global perlu dicermati.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2015 belum menunjukkan perbaikan secara signifikan, meskipun telah dilakukan stimulus fiskal dan relaksasi kebijakan makroprudensial. Pertumbuhan ekspor masih tertahan akibat permintaan global yang masih lemah dan terus menurunnya harga komoditas.
Perbaikan ekonomi domestik tercatat pada konsumsi pemerintah dan investasi bangunan, didorong ealisasi belanja pemerintah dan meningkatnya implementasi proyek infrastruktur pemerintah. Konsumsi swasta masih relatif stabil di tengah indikasi adanya penurunan tabungan dan pendapatan yang dapat dibelanjakan. Investasi swasta juga masih lemah dengan menurunnya kinerja perusahaan, khususnya yang berbasis komoditas, dan masih besarnya ekses kapasitas produksi karena perlambatan ekonomi domestik.
Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan keempat 2015 diperkirakan membaik, terutama didukung surplus transaksi modal dan finansial (TMF). Kinerja TMF mencatat surplus yang meningkat, terutama ditopang peningkatan investasi portofolio pada obligasi pemerintah, termasuk penerbitan Global Bond, dan investasi lainnya. Peningkatan tersebut menunjukkan keyakinan terhadap prospek perekonomian Indonesia semakin baik dan berkurangnya ketidakpastian di pasar keuangan global.
Sementara itu, defisit transaksi berjalan sepanjang 2015 diperkirakan membaik dari 3,1 persen menjadi sekitar dua persen dari produk domestik bruto (PDB). Cadangan devisa pada akhir Desember 2015 tercatat sebesar 105,9 miliar dolar AS, atau setara 7,7 bulan impor atau 7,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.
Rupiah mengalami penguatan pada Desember 2015, seiring menurunnya ketidakpastian di pasar keuangan global. Meskipun secara rata-rata mencatat pelemahan, rupiah secara point to point (ptp), mengalami penguatan sebesar 0,36 persen (mtm) ke level Rp13.785 per dolar AS.
Menurunnya ketidakpastian di pasar keuangan global setelah kenaikan FFR pada 17 Desember 2015, mendorong kembalinya aliran modal asing ke pasar surat berharga negara. Ke depan, BI akan terus mewaspadai perkembangan global, khususnya perkembangan ekonomi Tiongkok dan harga komoditas, dengan tetap menjaga stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya.
Inflasi 2015 tercatat sebesar 3,35 persen (yoy), lebih rendah dari inflasi tahun sebelumnya, dan berada dalam kisaran sasaran inflasi 2015 yang ditetapkan pemerintah sekitar empat plus minus satu persen (yoy). Pencapaian sasaran inflasi tersebut tidak terlepas dari kebijakan pengendalian inflasi yang ditempuh BI dan pemerintah, termasuk semakin solidnya koordinasi yang dilakukan melalui TPI dan TPID. Inflasi inti tergolong rendah dan tercatat sebesar 3,95 persen (yoy).
Rendahnya inflasi inti tersebut tidak terlepas dari peran kebijakan BI dalam mengelola permintaan domestik, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mengarahkan ekspektasi inflasi. Inflasi volatile food tercatat sebesar 4,84 persen (yoy), cukup rendah di tengah terjadinya gejala El Nino. Hal ini seiring semakin kuatnya koordinasi pemerintah dan BI dalam mendorong peningkatan produksi dan memperbaiki distribusi, serta meminimalkan berbagai distorsi harga bahan pangan.
Sementara itu, kelompok administered prices mencatat inflasi yang rendah, yakni 0,39 persen (yoy), yang didukung reformasi subsidi berupa penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 12 kilogram, serta penyesuaian tarif listrik di tengah menurunnya harga minyak dan gas global. Ke depan, inflasi akan dijaga pada sasaran inflasi yang telah ditetapkan, yaitu sebesar empat plus minus satu persen pada 2016-2017 dan 3,5 plus minus satu persen pada 2018.
Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, ditopang ketahanan sistem perbankan dan kinerja pasar keuangan yang cukup kuat. Pada November 2015, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) tercatat sebesar 21,1 persen, sementara rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) berada di kisaran 2,7 persen (gross) atau 1,3% (net). Dari sisi fungsi intermediasi, pertumbuhan kredit tercatat sebesar 9,8 persen (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan pada periode sama tahun sebelumnya, sejalan melambatnya pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada November 2015 tercatat sebesar 7,7 persen (yoy). Ke depan, perlu diantisipasi adanya tekanan likuiditas sebagai dampak operasi keuangan pemerintah dan perlambatan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). BI akan terus memonitor dan memitigasi risiko likuiditas agar stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.
Pada 2016, bauran kebijakan BI tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dengan tetap memelihara momentum pertumbuhan ekonomi. Di bidang moneter, pemanfaaatan ruang pelonggaran moneter dilakukan secara terukur dengan tetap konsisten menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Kebijakan tersebut akan didukung upaya untuk menjaga nilai tukar yang sesuai fundamentalnya, memperkuat kecukupan cadangan devisa, dan mengelola aliran modal asing. Di bidang makroprudensial, kebijakan makroprudensial yang akomodatif akan terus dilanjutkan dengan tetap memperhatikan stabilitas sistem keuangan, dan terus mendorong pendalaman pasar keuangan.
Sementara itu, di bidang sistem pembayaran, kebijakan diarahkan untuk mengembangkan industri sistem pembayaran domestik yang lebih efisien, termasuk melalui perluasan elektronifikasi sistem pembayaran. Berbagai kebijakan tersebut akan disertai peningkatan koordinasi dengan pemerintah dan institusi terkait, sehingga stabilitas makroekonomi tetap terjaga dengan struktur perekonomian yang lebih kuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.