18 December 2015

Pengusaha Travel Desak Kemenag Tetapkan Standardisasi Harga

STANDARDISASI HARGA - Pengusaha travel haji dan umrah mendesak Kementerian Agama (Kemenag) Sulsel untuk menetapkan standardisasi harga pemberangkatan jemaah, agar tidak terjadi perbedaan harga yang menyebabkan sejumlah usaha travel menawarkan harga di bawah kewajaran. BLOGKATAHATIKU/EFFENDY W
BLOGKATAHATIKU - Pengusaha travel haji dan umrah mendesak Kementerian Agama (Kemenag) Sulsel untuk menetapkan standardisasi harga pemberangkatan jemaah, agar tidak terjadi perbedaan harga yang menyebabkan sejumlah usaha travel menawarkan harga di bawah kewajaran.
Desakan tersebut disampaikan 19 pengusaha travel haji dan umrah. Sebagian mereka tergabung dalam organisasi Kesatuan Travel Haji dan Umrah (Kesturi), serta Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI.
Pemilik Ujas Travel sekaligus Ketua DPD Kesturi, Usman Jasad, mengatakan, standardisasi harga perlu dilakukan agar usaha travel tidak seenaknya menetapkan harga di bawah kewajaran. Apalagi, tidak mempertimbangkan tarif operasional.
Ia mengusulkan, untuk Makassar sebaiknya umrah ditetapkan per jemaah Rp 23,5 juta dengan komponen biaya meliputi harga tiket termurah. “Pembulatan Rp 23,5 juta sudah termasuk biaya operasional travel dalam melakukan penanganan haji umrah. Apalagi, untuk umrah tidak membutuhkan waktu lama pemberangkatan,” imbaunya dalam jumpa pers belum lama ini di Kantor Kemenag, Jalan Nuri, Makassar.
Menurutnya, jika ada travel berani memberikan harga di bawah standar dan memberikan daftar tunggu umrah, patut dipertanyakan komitmen layanannya kepada jemaah.
Usman berpesan, masyarakat harus jeli memilih travel yang menawarkan umrah dan haji, serta memastikan tidak ada keraguan terkait perizinan maupun saat menjalankan usaha tersebut.
"Ke depannya, masyarakat tidak lagi dirugikan iming-iming penawaran umrah murah. Kami juga berharap, Kemenag Sulsel dapat memberikan sanksi tegas jika menemukan pelanggaran," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Pembinaan Haji dan Umrah Kemenag Sulsel, Aminuddin, memaparkan, sulit bagi Kemenag menetapkan standarisasi , sebab menjadi kewenangan pengusaha travel. Kalaupun akan mengatur, posisi Kemenag hanya sebagai regulator dengan meminta menaati Permenag 18/2015 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
“Kami hanya mengawasi, selebihnya meminta untuk menaati peraturan dan tetap berkoordinasi,” pesannya.
Selain itu, pihaknya juga memperketat pengawasan dengan menurunkan tim ke bandara dan melihat langsung pemberangkatan jamaah apakah sesuai ketentuan, termasuk melibatkan unsur kepolisian dalam pengawasan.
“Izin untuk membuka travel syaratnya diperketat, dan izinnya setiap tiga tahun diperpanjang. Selain itu, mereka juga terus dipantau terus melalui penilaian akreditasi sebelum izinnya diperpanjang,” tutup Aminuddin.