28 December 2015

4.016.948 Rumah Tangga Miskin dan Rentan Miskin Layak Terima Subsidi Listrik

SUBSIDI LISTRIK - Pemerintah yang diwakili Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menyerahkan salinan elektronis data rumah tangga miskin dan rentan miskin yang menggunakan listrik 900 Volt Ampere (VA) ke Perusahaan Listrik Negara (PLN). Berdasarkan data tersebut, ada 4.016.948 rumah tangga miskin dan rentan miskin yang layak menerima subsidi listrik dengan daya 900 VA.
BLOGKATAHATIKU - Pemerintah yang diwakili Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menyerahkan salinan elektronis data rumah tangga miskin dan rentan miskin yang menggunakan listrik 900 Volt Ampere (VA) ke Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Serah terima dilakukan Kepala Sub Direktorat Harga dan Subsidi Listrik, Jisman P Hutajulu kepada Kepala Divisi Niaga PLN, Benny Marbun, dan Kepala Divisi Sistem dan Teknologi Informasi PLN, Agus Sutiawan.
Jisman menjelaskan, data elektronis yang diberikan dalam bentuk satu keping compact disc (CD) ini berasal dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 
“Berdasarkan data tersebut, ada 4.016.948 rumah tangga miskin dan rentan miskin yang layak menerima subsidi listrik dengan daya 900 VA, sementara data pelanggan PLN dengan tarif R1- 900 VA per November 2015 ada 22.639.000 rumah tangga,” terangnya.
Untuk memastikan tarif listrik bersubsidi dirasakan masyarakat kurang mampu, sebut Jisman, PLN akan melakukan pemadaman data pelanggan dengan data TNP2K. “Pemadaman data penerima subsidi listrik golongan tarif R-1 900 VA ini dimulai Januari 2016 dengan survei lapangan, yaitu mendatangi satu per satu rumah tangga sesuai data TNP2K,” bebernya.
Agar pemadaman data berjalan dengan baik, PLN akan melakukan sinergi dengan berbagai pihak terkait. Langkah sinergis ini bertujuan untuk memastikan data TNP2K terdistribusi dengan tepat ke masing-masing unit PLN hingga ke unit terkecil, yaitu rayon/ranting dan memastikan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang bertanggung jawab dalam survei pendataan.
Selain itu, PLN juga akan memastikan masyarakat tahu sarana untuk menyampaikan keluhan atau keberatan, serta memastikan aparat pemerintah setempat mengetahui adanya kegiatan pendataan subsidi listrik tepat sasaran.
“Seperti diketahui sebelumnya, pemerintah menetapkan subsidi listrik bagi pelanggan rumah tangga hanya bagi rumah tangga miskin dan rentan miskin yang terdapat pada data TNP2K. Oleh karena itu, layanan penyambungan baru dan perubahan daya (PB/PD) untuk konsumen rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA hanya dapat diproses apabila menyertakan fotokopi salah satu dari dokumen yang diterbitkan pemerintah, yakni  Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta Kartu Indonesia Pintar (KIP). Apabila pelanggan termasuk dalam kategori miskin dan rentan miskin, namun tidak terdaftar dalam data TNP2K, maka dapat melapor ke kantor kelurahan setempat untuk meminta konfirmasi kepada TNP2K,” jelasnya.
Sebelumnya, kenaikan tarif listrik per 1 Desember 2015, yaitu tarif listrik dua golongan rumah tangga, 1.300 VA dan 2.200 VA, resmi naik 11 persen. Golongan tarif listrik itu tidak lagi mendapat subsidi pemerintah, yang otomatis semakin memberatkan warga ekonomi kelas bawah.
Namun, untuk mengantisipasi beban masyarakat, PLN menawarkan solusi berupa migrasi daya ke 900 VA. Migrasi atau penurunan daya itu bisa diusulkan ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), sehingga tetap bisa menikmati subsidi pemerintah. Pasalnya, kategori daya ini masih disubsidi.
Hal tersebut, diungkapkan Deputi Manajer Humas dan Hukum PT PLN Sulselbar, Rosita Zulkarnaen. “PLN selalu terbuka menerima usulan, tidak ada larangan. Tetapi, yang bisa mengusulkan permintaan kategori daya adalah masyarkat tidak mampu,” terangnya di sela jumpa pers terkait migrasi listrik di Kantor PLN, Jalan Hertasning, Makassar.
Kendati demikian, tetap harus ada persyaratannya, yaitu identitas dilengkapi keterangan miskin berdasarkan TNP2K. “Siapapun yang migrasi, harus memiliki KKS dan KPS,” tandasnya.