08 November 2015

Serapan APBN Sulsel Masih Minim

MINIM - Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulsel masih minim. Hingga triwulan ketiga per 30 September 2015, hanya mencapai Rp 10,642 triliun atau sekitar 45,88 persen dari pagu sebesar Rp 23,196 triliun. BLOGKATAHATIKU/IST
BLOGKATAHATIKU - Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulsel masih minim. Hingga triwulan ketiga per 30 September 2015, hanya mencapai Rp 10,642 triliun atau sekitar 45,88 persen dari pagu sebesar Rp 23,196 triliun. Padahal, seharusnya serapan di kisaran di triwulan tersebut sekitar 60 persen ke atas, meski secara persentase posisinya masih mengalahkan serapan dana APBN yang baru di kisaran 43,92 persen.
Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Sulsel, Alfiker Siringoringo, mengatakan, pihaknya saat ini telah merealisasikan penyerapan belanja APBN Sulsel 2015, masing-masing triwulan pertama terealisasi sekitar 10,90 persen atau sekitar Rp 2,086 triliun dan triwulan kedua sebesar Rp 5,498 triliun atau sekitar 23,40 persen.
“Penyerapan dana APBN di Sulsel sebenarnya masih rendah, dari angka idealnya 60 persen dari pagu. Sementara, jika dirata-ratakan realisasi penyerapan anggaran per tahun hanya sekitar 90 persen,” ujarnya belum lama dalam jumpa pers di Gedung APBN, Jalan Urip Sumohardjo, Makassar.
Ia menyebutkan, realisasi pembelanjaan APBN hingga triwulan ketiga 2015 terdiri dari belanja pegawai sekitar 69,85 persen, realisasi belanja barang sekitar 40,17 persen, realisasi belanja modal sekitar 28,44 persen, dan belanja bantuan sosial sekitar 55,10 persen.
“Dari jumlah realisasi tersebut, menempati angka terendah berada di belanja modal, yang seharusnya telah terealisasi secara normal, karena memajukan usaha yang pada akhirnya akan berdampak pada dana yang digulirkan untuk modal kerja. Pihaknya mengakui terus memperbaiki pelayanan agar penyerapannya lebih cepat dan pengembangan infrastruktur di Sulsel lebih maju,” urainya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan (PPAK), Adi Nugroho, menjelaskan, meskipun belanja APBN tidak terserap secara maksimal oleh pemerintah daerah, namun pemerintah pusat tidak memberikan sanksi ke pemerintah daerah. Termasuk pengalokasian dana APBN di tahun depan tidak memberikan pengaruh signifikan.
“Meskipun penyerapan tahun ini tidak maksimal, namun untuk pengangguran tahun berikutnya tetap disesuaikan kebutuhan daerah. Selain itu, kami memberikan solusi untuk mengantisipasi keterlambatan pencairan yang akan berdampak pada kualitas pembangunan infrastruktur,” tandasnya.