05 November 2015

Pengaduan di OJK Semakin Meningkat

MENINGKAT - Kantor Regional VI Sulawesi, Maluku, Papua (Sulampa) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mencatat jumlah pengaduan yang masuk ke lembaga ini mengalami peningkatan. Terhitung sejak Januari hingga September 2015, OJK menerima 395 pengaduan. Angka tersebut lebih meningkat dibanding Agustus 2015 yang hanya sekitar 336 pengaduan. BLOGKATAHATIKU/EFFENDY W
BLOGKATAHATIKU - Kantor Regional VI Sulawesi, Maluku, Papua (Sulampa) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mencatat jumlah pengaduan yang masuk ke lembaga ini mengalami peningkatan. Terhitung sejak Januari hingga September 2015, OJK menerima 395 pengaduan. Angka tersebut lebih meningkat dibanding Agustus 2015 yang hanya sekitar 336 pengaduan.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor Regional VI Sulampa OJK, Bambang Kiswono. Dijelaskan, pengaduan tersebut didominasi sektor perbankan sebesar 64 persen. Yang lainnya dari sektor pembiayaan sebanyak 13 persen, asuransi 11 persen, industri keuangan nonbank sebanyak 11 persen, dan sisanya sebanyak satu persen dari pasar modal.
“Kami telah menangani 395 pengaduan dari konsumen menyangkut jasa keuangan yang mengalami peningkatan di September 2015,” ujarnya di sela acara “Sosialisasi Kewenangan Penanganan Pengaduan OJK, Bank Indonesia (BI), dan Ombudsman”, yang diselenggarakan di Phinisi Ballroom, Hotel Clarion, Jalan AP Pettarani, Makassar.
Ditambahkan, pengaduan tersebut juga didominasi masalah terkait kredit, deposito, klaim asuransi, pembiayaan konsumsi, dan tabungan. Menurutnya, untuk meminimalisir tingkat pengaduan konsumen, OJK intensif melakukan sosialisasi dan edukasi perlindungan konsumen dengan berbagai cara, mulai sosialisasi kepada perbankan hingga masyarakat kecil.
“OJK telah mengeluarkan surat edaran (SE) OJK Nomor 12 Tahun 2014 Tentang penyampaian informasi dalam rangka pemasaran produk dan layanan jasa keuangan. Selain itu, OJK juga telah menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan penyelasaian secara baik dari kedua belah pihak,” bebernya.
Kepala Divisi Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran BI, Mutiara Sibarani, menambahkan, pihaknya terus melakukan koordinasi untuk membantu menyelesaikan permasalahan.
“Kami siap menerima keluhan pengaduan, juga senantiasa memberikan pemahaman, konsultasi, dan fasilitas upaya menyelesaikan pengaduan konsumen yang mengandung unsur sengketa keperdataan dengan cara memanggil, mempertemukan, mendengar, dan memotivasi. Apalagi, kami telah menandatangani nota kesepahaman untuk melingungi konsumen,” imbuhnya.