15 November 2015

Pemerintah Janji Maksimalkan Pajak KTI


PEMBINAAN PAJAK - Pemerintah mengakui masih rendahnya ketaatan membayar pajak dalam negeri. Tax ratio masih berkisar 11 persen dan tidak mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Makanya, pemerintah giat melakukan pembinaan pajak tahun ini. BLOGKATAHATIKU/IST

BLOGKATAHATIKU - Pemerintah mengakui masih rendahnya ketaatan membayar pajak dalam negeri. Tax ratio masih berkisar 11 persen dan tidak mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir.
Wakil Menteri Keuangan,  Mardiasmo, menyebutkan, di negara-negara lain, tax ratio jauh di atas 11 persen. Singapura misalnya, mencapai 18 persen dan Malaysia 16 persen.
“Kesadaran membayar pajak masyarakat masih rendah. Makanya, dengan tahun pembinaan pajak ini, semoga bisa membangun ketaatan pajak,” harapnya saat hadir mewakili Menteri Keuangan dalam dialog yang digelar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum lama di Hotel Grand City, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar.
Dalam bincang-bincang tentang paket kebijakan pajak dengan kalangan pengusaha itu, Mardiasmo mengungkapkan, salah satu komitmen yang ingin diwujudkan pemerintah adalah memanfaatkan anggaran negara yang sebagian besar dari pajak. Ini untuk membangun berbagai infrastruktur, khususnya di kawasan timur Indonesia (KTI), meskipun pihaknya belum tahu besarannya.
“Karena di wilayah KTI ini, ketimpangan harga terjadi dengan tinggi. Infrastruktur di Papua yang tidak layak, membuat investasi swasta sangat minim. Akhirnya, kapal yang menyuplai barang ke sana selalu kosong saat kembali. Itu memicu harga barang yang berkali lipat di sana. Tidak ada hasil alam atau industri yang bisa dikirim dari sana,” terangnya.
Oleh karena itu, ia mengimbau agar investasi infrastruktur di Papua harus dilakukan pemerintah, mengingat kecilnya nilai profit investasi di daerah tersebut. Menurutnya, pemerintah harus menggencarkan sosialisasi untuk bisa memenuhi target pajak tahun ini, yang mencapai Rp 1,5 triliun. Para pengusaha yang hadir pun diajak berdiskusi dengan “menjual” kebijakan penghapusan denda, dan diskon pajak revaluasi demi kejar target. 
Pasalnya, shortfall atau selisih antara target dan realisasi diperkirakan mencapai sekitar Rp 120 triliun tahun ini. Dalam diskusi kemarin, sejumlah pengusaha mengaku masih perlunya cara-cara baru yang lebih inovatif dari pemerintah guna menggenjot penerimaan.
Ketua REI Sulsel, Arief Mone, juga menyebutkan, saat ini para wajib pajak dari pengembang semakin banyak yang berkurang. “Sebelumnya, ada ratusan pengembang rumah yang rutin bayar pajak, sekarang cuma 50 unit. Sektor properti ini mengalami guncangan karena terlalu besarnya beban pajak, bunga kredit, sementara omset menurun drastis,” ulasnya. 
Ia mengimbau, pemerintah pusat perlu meninjau penerapan pajak di daerah. Salah satunya penerapan pajak yang berdasarkan NJOP. “Pemerintah kota menaikkan harga NJOP sejumlah lahan hingga rata-rata 300 persen. Itu juga memicu kenaikan pajak,” tandas Arief.