19 November 2015

OJK Imbau Optimalkan Peran SJK

PEMBANGUNAN DAERAH - Guna menggenjot peran sektor jasa keuangan (SJK) dalam pembangunan daerah, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VI Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), Bambang Kiswono, mengimbau agar SJK optimal menggarap potensi yang ada di daerah. BLOGKATAHATIKU/ANITA ANNY
Guna Menggarap Potensi Ekonomi Daerah
OJK Imbau Optimalkan Peran SJK

BLOGKATAHATIKU - Guna menggenjot peran sektor jasa keuangan (SJK) dalam pembangunan daerah, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VI Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), Bambang Kiswono, mengimbau agar SJK optimal menggarap potensi yang ada di daerah.
“Makassar menyodorkan jalan layang, provinsi juga berbenah di sektor perkeretaapian. Selain itu, banyak kabupaten siap dengan pertumbuhan infrastruktur lainnya. Memanfaatkan momentum tersebut, saya harap SJK dapat berperan lebih aktif dalam meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi daerah,” pesannya dalam acara pertemuan tahunan OJK di Kantor OJK, Bank Indonesia (BI), Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, beberapa waktu lalu.
Untuk itu, sebut Bambang, pihaknya akan melaksanakan serangkaian inisiatif untuk mengarahkan optimalisasi peranan SJK dalam pembangunan daerah. “Mengingat pengembangan infrastruktur dan ekspansi usaha membutuhkan pendanaan yang besar dan berjangka panjang, maka pasar modal harus lebih didorong untuk berperan secara optimal,” cetusnya.
Dijelaskan, di Sulsel terdapat 16 perusahaan sekuritas dan perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dapat dimintai bantuan untuk pemanfaatan pasar modal tersebut. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan pasar modal sebagai salah satu alternatif pembangunan daerah.
“Selain itu, peran sektor perbankan untuk pembiayaan pembangunan perlu ditingkatkan. Salah satu inisiatif yang kami kembangkan adalah memfasilitasi linkage antara bank dengan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Lembaga Keuangan Mikro/Koperasi untuk mendorong pertumbuhan kredit daerah,” imbuhnya.
Bambang menambahkan, lembaga keuangan non bank juga harus dapat berperan dan mendukung target pembangunan nasional. “OJK juga akan terus mendorong penerapan prinsip keuangan berkelanjutan, dengan memasukkan aspek sosial dan lingkungan dalam proses bisnis,” bebernya.
Untuk itu, pihaknya berharap keberadaan SJK dapat membawa manfaat besar, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.