21 November 2015

Kanwil DJP Sulselbartra Genjot Pajak Perorangan

SEKTOR PERORANGAN - Guna mengimplementasikan target yang dicanangkan pemerintah pusat terkait penerimaan pajak 2015, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) menyatakan akan mengenjot penerimaan pajak dari sektor perorangan. BLOGKATAHATIKU/IST
Implementasi Target 2015
Kanwil DJP Sulselbartra Genjot Pajak Perorangan

BLOGKATAHATIKU - Guna mengimplementasikan target yang dicanangkan pemerintah pusat terkait penerimaan pajak 2015, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra), menyatakan akan mengenjot penerimaan pajak dari sektor perorangan.
“Progresnya baru mencapai 10 persen dari target yang diberikan Rp 13,5 triliun untuk 2015,” terang Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Arfan, seusai media gathering di kantornya, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, beberapa waktu lalu.
Ia menyebutkan, target pajak secara nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 400 triliun, sementara untuk wilayah Sulselbartra penambahan sebesar Rp 4 triliun untuk 2015, di mana hasil penerimaan pajak pada 2014 mencapai Rp 9,4 triliun.
“Sesuai target tersebut, kami akan menggenjot penerimaan pajak dari sektor pribadi atau perorangan, mengingat pendapatan terbesar tahun lalu ada pada sektor perorangan,” beber Arfan.
Dikemukakan, tahun ini program penambahan pajak perorangan akan ditingkatkan melalui kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk digunakan masyarakat dalam membayar kewajibannya sebagai warga negara.
“Kami terus melakukan upaya sosialisasi kepada wajib pajak, termasuk melibatkan pemerintah daerah (Pemda), karena wajib pajak harus patuh terhadap pembayaran pajak guna kelanjutan pembangunan,” alasannya.
Arfan menegaskan, siapapun yang bekerja, baik di perusahaan swasta maupun instansi pemerintah, wajib memiliki NPWP sebagai bentuk taat pajak perorangan kepada negara. “Perlu diketahui, sektor pajak tahun ini lebih difokuskan pada perorangan, mengingat gaji pokok yang dipotong lebih besar dibandingkan perusahaan membayarkan pajak,” ujarnya.
Terkait kerja sama antara Kanwil DJP Sulselbartra dan Pemkot Makassar untuk sistem pembayaran pajak melalui penerapan Smard Card yang terintegrasi, Arfan menyebut hal itu merupakan terobosan baru. “Dalam waktu tak lama, kami akan membuat nota kesepahaman terkait wajib pajak pada subjek penerimaan pajak perorangan melalui NPWP yang terintegrasi Smard Card,” bebernya.
Ditambahkan, target Pemkot Makassar yang akan menerapkan satu juta kepemilikan Smart Card terintegrasi, saat ini baru terealisasi 15 ribu. Untuk itu, pihaknya akan menggenjot kinerja tiga kantor pajak di Makassar.
“Tiga kantor pelayanan pajak Pratama kami di tiga wilayah, saat ini rata-rata memiliki pembayar pajak perorangan sekitar 300 ribu orang. Berdasarkan (data) ini, tentunya target itu bisa terpenuhi mengingat antusias masyarakat yang sadar membayar pajak sudah cukup tinggi,” imbuhnya.