08 November 2015

Belum Ada Revaluasi Aset dari Wajib Pajak

REVALUASI ASET - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sultanbatara), memastikan sampai saat ini belum ada wajib pajak perusahaan BUMN maupun swasta yang melakukan revaluasi aset untuk mendapatkan keringanan pajak, sebagaimana aturan revaluasi dalam paket Kebijakan Ekonomi Jilid V beberapa waktu lalu. BLOGKATAHATIKU/IST
Pasca Rilis Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V
Belum Ada Revaluasi Aset dari Wajib Pajak

BLOGKATAHATIKU - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sultanbatara), memastikan sampai saat ini belum ada wajib pajak perusahaan BUMN maupun swasta yang melakukan revaluasi aset untuk mendapatkan keringanan pajak, sebagaimana aturan revaluasi yang digulirkan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla melalui paket Kebijakan Ekonomi Jilid V beberapa waktu lalu.
Kepala Bidang Penyuluhan dan Pelayanan Humas Direktorat Jenderal Pajak Sultanbatara, Aris Bamba, mengungkapkan, pajak penghasilan untuk keperluan revaluasi aset dipatok 10 persen. Namun, tahun ini hingga per 31 Desember bagi perusahaan yang melakukan revaluasi aset perusahaan tarif PPH akan dipangkas menjadi tiga persen. Lalu, jika diajukan pada periode 1 Januari hingga 30 Juni 2016, maka besaran tarif khusus PPH final revaluasi menjadi enam persen. Setelah itu, akan normal kembali menjadi 10 persen.
“Sejauh ini, sejak dikeluarkannya paket kebijakan terkait keringanan tarif pajak, terutama revaluasi aset, belum ada perusahaan BUMN dan swasta melaporkan melakukan revaluasi aset,” ujarnya belum lama ini dalam jumpa pers di Warkop Phoenam, Jalan Boulevard, Panakkukang, Makassar.
Ditambahkan, selama ini perusahaan tidak mau melakukan revaluasi aset karena tarif pajaknya cukup tinggi. Padahal, jika dilakukan tiap tahunnya akan menyebabkan nilai aset perusahaan meningkat kapasitasnya. Saat ini, di wilayah kerja DJP Sultanbatara tercatat sebanyak 220 ribu atau sekitar 20 persen dari total wajib pajak instansi, baik swasta maupun BUMN.
“Kami harap, perusahaan di wilayah DJP Sultanbatara memanfaatkan kebijakan paket jilid ini. Di sisi lain, terkait realisasi penerimaan pajak masih terbilang rendah. Untuk itu, kami mengimbau seluruh wajib pajak dapat memanfaatkan tahun pembinaan wajib pajak yang akan diberlakukan hingga 31 Desember 2015, dengan penghapusan sanksi penunggakan pajak, yaitu bunga dua persen setiap bulannya,” imbuh Aris.