17 November 2015

Atasi Kekurangan Rumah

HUNIAN - Aktivitas di Bank Tabungan Negara (BTN), Jalan Kajaolalido, Makassar, Jumat (20/2). Di Jakarta, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN), Maryono, mengatakan, perlu ketegasan pemerintah dalam hal pembiayaan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Penyediaan bagi MBR ini perlu dukungan berupa penyertaan modal negara (PMN). BLOGKATAHATIKU/IST
Atasi Kekurangan Rumah
Perlu Dana APBN RP 65 Triliun

BLOGKATAHATIKU - Ketua Tim Ahli Wakil Presiden RI, Sofjan Wanandi, mengungkapkan, tidak mudah merealisasikan rencana pemerintah bangun satu juta unit rumah per tahun, karena butuh dana Rp 65 triliun dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun pinjaman.
“Rumah tersebut bakal dibangun untuk mencukupi kebutuhan rumah layak yang saat ini masih kekurangan (backlog) sekitar 13,5 juta unit. Tetapi tidak gampang, butuh dana Rp 65 triliun untuk realisasinya,” ujar Sofyan beberapa waktu lalu dalam acara Dialog Investasi Nasional “Menggairahkan Investasi di Sektor Unggulan” di Jakarta.
Menurutnya, pemerintah rencananya bakal membangun rumah untuk masyarakat kelas menengah ke bawah dan kelas menengah atas. Khusus untuk kelas menengah bawah, ada tiga kelompok yang menjadi prioritas pemerintah untuk dibangunkan hunian yang layak, seperti petani, buruh informal, dan nelayan. “Bagaimana mereka dapat rumah, ini harus dikejar. Juga di mana bisa diletakan rumah murah itu, bagaimana down payment (DP)-nya, bagaimana mereka mencicil. Ini tidak gampang. Memang pelaksaanaan lebih sulit dari perencanaannya,” tutur mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ini.
Oleh karena itu, sebut Sofyan, pemerintah bakal memberdayakan bantuan pinjaman dari pihak swasta, juga badan usaha milik negara (BUMN) seperti Perumnas dan pengembang. Rumah yang dibangun pun bervariasi, di mana untuk kota besar akan dibangun hunian vertikal seperti apartemen atau rusun 20 lantai, dan di daerah yang ‎masih banyak tersedia lahan akan dibangun rumah tapak.
Sebelumnya, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN), Maryono, mengatakan, perlu ketegasan pemerintah dalam hal pembiayaan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Penyediaan bagi MBR ini perlu dukungan berupa penyertaan modal negara (PMN). “Ada banyak opsi yang dapat dilakukan pemerintah, misalnya dengan penyertaan modal negara (PMN). Jadi, untuk mengatasi problem perumahan nasional kuncinya ada pada political will pemerintah,” tegas Maryono.
Menurutnya, intervensi pemerintah bisa meningkatkan kapasitas supply perumahan untuk mengejar kekurangan. “Apalagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah memberikan kepercayaan kepada BTN sebagai peran sentral penyediaan program sejuta rumah rakyat,” ungkap Maryono.