24 October 2015

Ribuan BKD tak Layak Menjadi BPR


BELUM LAYAK - Aktivitas perbankan saat diabadikan beberapa waktu lalu. Sebanyak 5.836 Badan Kredit Desa (BKD) tidak layak berganti status menjadi Badan Perkreditan Rakyat (BPR) atau BPR Syariah. Pasalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, ribuan BKD itu masih bermodal cekak atau memiliki modal inti kurang dari Rp 3 miliar seperti yang diamanatkan regulator. BLOGKATAHATIKU/IST

BLOGKATAHATIKU - Sebanyak 5.836 Badan Kredit Desa (BKD) tidak layak berganti status menjadi Badan Perkreditan Rakyat (BPR) atau BPR Syariah. Pasalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, ribuan BKD itu masih bermodal “cekak” atau memiliki modal inti kurang dari Rp 3 miliar seperti yang diamanatkan regulator.
Guna memacu pertumbuhan industri BPR, saat ini OJK tengah meracik Rancangan Peraturan tentang Pemenuhan Ketentuan BPR dan Transformasi BKD yang Dinyatakan Statusnya sebagai BPR. Poin penting beleid ini yakni mengatur ulang kegiatan usaha BKD.
Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 4 OJK, Heru Kristiyana, mengungkapkan, dari total 5.836 BKD yang ada, hanya 3.427 BKD yang masih aktif beroperasi. Melalui beleid anyar ini, OJK meminta BKD segera melakukan konsolidasi dan atau merger untuk bisa berganti menjadi BPR.
“Misalnya, jika 30 kabupaten, BKD di setiap kabupaten melakukan merger, modalnya bisa di atas Rp 3 miliar,” bebernya, Kamis (8/10).
Menurutnya, urgensi BKD menjadi BPR agar secara kelembagaan menjadi jelas, mengingat BKD yang ada saat ini mendapatkan status BPR dari Menteri Keuangan. Dari sisi permodalan, pasal 4 ayat 3, calon beleid baru itu mewajibkan BKD yang bersulih status menjadi BPR, harus memiliki modal Rp 3 miliar paling lambat 31 Desember 2019 mendatang. “Penyatuan BKD ini pun harus melibatkan pemerintah daerah setempat dan disetujui OJK,” tegas Heru.
Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan BPR Indonesia, Joko Suyanto, mengaku, BPR enggan konsolidasi atau merger demi menggemukkan modal. Saat ini, kebanyakan pelaku usaha BPR lebih memilih menggemukkan laba atau suntikan modal dari pemegang saham untuk mendongkrak modal. 
OJK juga memberi panduan teknis, Bab II pasal 2 RPOJK menyebut, BKD wajib memenuhi prinsip kehati-hatian, seperti tata kelola yang baik dan penerapan manajemen risiko, termasuk pelaporan, transparansi keuangan, serta penerapan standar akuntansi bagi BPR. Bentuk badan hukumnya juga harus berubah menjadi perseroan terbatas, koperasi atau perusahaan umum daerah, dan perusahaan perseroan daerah.