26 October 2015

Penyederhanaan Izin Perumahan Gairahkan Industri Properti Nasional



PENYEDERHANAAN - Kondisi perumahan di Kota Makassar saat diabadikan dari ketinggian belum lama ini. Guna menarik minat pengembang berpartisipasi membangun rumah murah, pemerintah berencana menyederhanakan perizinan di daerah. Usulan ini sebenarnya sudah diusulkan sejak awal Program Sejuta Rumah diluncurkan. BLOGKATAHATIKU/EFFENDY W
BLOGKATAHATIKU - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), berupaya menggerakkan pembangunan perumahan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pasalnya, PUPR menilai tidak bisa membangun sendirian lantaran memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik badan usaha milik negara (BUMN) maupun swasta.
Guna menarik minat pengembang berpartisipasi membangun rumah murah, pemerintah berencana menyederhanakan perizinan di daerah. Usulan ini sebenarnya sudah digaungkan sejak awal Program Sejuta Rumah diluncurkan. Namun, pemerintah baru bisa merealisasikannya pada tahun depan karena menunggu persetujuan Presiden RI, Joko Widodo.
“Untuk 2016, kami ditugaskan Presiden RI menyederhanakan perizinan guna mendukung paket ekonomi yang ketiga kemarin,” beber Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat memaparkan kinerja Kementerian PUPR di Jakarta, Selasa (13/10).
Selama ini, untuk membangun perumahan ada 42 jenis perizinan dengan proses pengurusan selama 26 bulan. Seluruh izin tersebut akan disederhanakan menjadi hanya delapan jenis, di antaranya izin lingkungan setempat, izin rencana umum tata ruang, izin pemanfaatan lahan, izin prinsip, izin lokasi, izin badan lingkungan hidup, izin dampak lalu lintas, dan izin pengesahan siteplan.
Salah satu yang tidak dibutuhkan lagi adalah analisis dampak lingkungan (Amdal). Izin ini tidak dibutuhkan karena perumahan sudah berada dalam tata ruang wilayah. Dalam pembuatan tata ruang wilayah, sudah lebih dulu diadakan kajian untuk daya dukung dan daya tampung kawasannya.
Implementasi penyederhanaan ini, pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Kemudahan Perizinan dan Tata Cara Pencabutan Izin Pembangunan. Setelah penyederhanaan, proses perizinan hanya akan berlangsung selama 14 hari kerja.
Sementara itu, Real Estate Indonesia (REI) Sulsel mendukung wacana penyederhanaan izin bangun perumahaan yang dikeluarkan pemerintah. Apalagi, izin itu merupakan instruksi langsung pemerintah. Penyederhanaan izin dinilai memudahkan pengembang untuk membangun rumah. Selain itu, pengembang bisa menghemat biaya perizinan yang berimbas pada penekanan harga rumah.
“Kami sangat mengapresiasi program penyederhanaan ini. Dengan adanya program itu, banyak efek yang ditimbulkan. Ini bisa menggeliatkan pengembang untuk ambil andil dalam menyukseskan Program Sejuta Rumah,” ungkap Ketua REI Sulsel, Arief Mone saat dikonfirmasi di Makassar, Jumat (16/10).
Ditambahkan, selain itu penyerdehanaan bisa meningkatkan jumlah suplai rumah, dan menekan biaya izin perumahan. Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat ini akan bertemu dengan pihak kementerian guna membahas rencana penyederhanaan tersebut. 
Sebelumnya, ia menilai pemerintah cukup responsif terhadap perkembangan dunia usaha di Indonesia, terutama segmen properti yang mengalami tren “bearish” akibat depresiasi mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu.