28 September 2015

Kemenkop Dorong UMK Naik Kelas

BERDAYA SAING - Pelaku usaha mikro kecil (UMK) saat diabadikan beberapa waktu lalu dalam ekspo terkait UMKM di Makassar. Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong UMK agar bisa naik kelas untuk meningkatkan daya saing menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA), sekaligus upaya terpadu mengatasi depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). BLOGKATAHATIKU/IST
BLOGKATAHATIKU - Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong usaha mikro kecil (UMK) agar bisa naik kelas untuk meningkatkan daya saing menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA), sekaligus upaya terpadu mengatasi depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi (Kemenkop) Usaha Kecil Menengah (UKM) RI, Braman Setyo, sebelum membuka “Temu Mitra UKM Naik Kelas dan Peluncuran Majalah Digital” di Celebes Convention Center, Jalan HM Daeng Patompo, Tanjung Bunga, Makassar, beberapa waktu lalu.
Braman yang juga merupakan Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), yang dalam kegiatan didampingi Kepala Jamkrindo Wilayah Timur, Sudibjo Utomo, dan Kepala Cabang Jamkrindo Makassar, Untung Heri Sukariyanto, menjelaskan, UMK di Tanah Air hingga 2013 tercatat berjumlah 57 juta.
“Jenis usahanya juga sangat beragam, seperti bidang perikanan, pertanian, perkebunan, industri jasa dan kerajinan, transportasi, serta masih banyak lagi jenis usaha yang ditangani UMK,” paparnya.
Braman menambahkan, UMK perlu diberikan pembinaan pendampingan, diarahkan, dan didorong agar usahanya dapat meningkat dan berdaya saing. Dengan demikian, hal ini dapat meningkatkan produktivitas usaha, juga meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Secara umum, permasalahan internal yang dihadapi UMK adalah rendahnya atau terbatasnya akses terhadap sumber pembiayaan, lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar, serta terbatasnya sarana dan prasarana usaha.
“Semua persoalan tersebut disebabkan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) para UMK. Untuk memiliki daya saing, perlu pemetaan kondisi UMK, pendampingan, dan penguatan usaha. Harus ada media untuk mengkomunikasikan kebijakan antara pemerintah pusat, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya dengan pelaku usaha, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah,” bebernya.
Selain itu, kegiatan bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara unsur pendamping dengan para mitra UMK, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi, Kabupaten dan Kota, perbankan, Asosiasi Busines Development Services (BDS), Pengelola Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), inkubator bisnis, Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Hipmikindo), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), dan Jamkrindo agar UMK yang dibina secara terus menerus didorong menjadi UMK naik kelas.
Sebelumnya, Braman menjelaskan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyebutkan kriteria usaha mikro memiliki aset maksimum Rp 50 juta dan omset maksimum Rp 300 juta, usaha kecil memiliki aset Rp 50 juta-Rp 500 juta dan omset Rp 300 juta-Rp 2,5 miliar. Sementara, usaha menengah memiliki aset Rp 500 juta-Rp 10 miliar dan omset Rp 25 miliar-Rp 50 miliar.
“Ini berarti UMK perlu didorong agar kriterianya naik kelas, sekaligus meningkatkan aset dan omsetnya. Kementerian Koperasi dan UKM dan pihak perbankan perlu mendorong UMK berkembang. Momentum MEA harus dijadikan tantangan bagi UMK,” imbaunya.