09 May 2015

OJK Pangkas DP Syariah

Finalisasi Legal Draft Terkait Pembiayaan Syariah
OJK Pangkas DP Syariah

BLOGKATAHATIKU/EFFENDY W
BLOGKATAHATIKU - Perlakuan khusus mengenai down payment (DP) atau uang muka bagi pembiayaan syariah tak lama lagi bakal kembali berlaku. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah melakukan finalisasi legal draft aturan yang berbentuk surat edaran tersebut.
Direktur Industri Keuangan Non Bank Syariah OJK, Muhammad Muchlasin, memperkirakan, surat edaran itu bakal berlaku sebelum pertengahan tahun ini. “Draft surat edaran sudah masuk. Kami perkirakan, semester pertama tahun ini sudah bisa jalan,” optimisnya.
Usulan kuat tersebut, yang kemungkinan besar bakal disahkan OJK adalah adanya selisih persentase DP antara segmen pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional.
“Selisih DP antara pembiayaan syariah dengan konvensional, sebesar lima persen. Jadi, lebih fleksibel sebab jika uang muka konvensional turun, maka otomatis perbankan syariah juga ikut turun,” beber Muchlasin.
Diungkapkan, OJK berharap besaran DP yang lebih ringan tersebut dapat menggairahkan industri pembiayaan syariah. Pasalnya, pembiayaan syariah sempat melorot akibat penyesuaian aturan DP di 2013 lalu.
Meski batasan minimal uang muka pada segmen pembiayaan syariah lebih rendah ketimbang lembaga konvensional, OJK yakin hal tersebut tidak akan berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan pembiayaan syariah.
Berdasarkan studi konsultan, sebut Muchlasin, besaran selisih uang muka lima persen dinilai tidak akan mengganggu “kesehatan” perusahaan pembiayaan pada umumnya. Sebaliknya, faktor terbesar yang berpengaruh terhadap kesehatan pembiayaan adalah kapasitas permodalan perusahaan.
“DP yang lebih kecil tentu merupakan salah satu daya tarik untuk memikat nasabah dalam memilih produk pembiayaan,” urainya.
Dijelaskan, pada 2011 lalu, aset pembiayaan syariah tercatat hanya Rp 4,2 triliun. Namun, setahun berselang ketika regulator mengerek batasan minimal DP pembiayaan konvensional, aset pembiayaan syariah langsung sumringah, dan melonjak sebesar Rp 22,6 triliun.