08 June 2014

JOKOWI-JK HINDARI POLITIK TRANSAKSIONAL

BLOGKATAHATIKU/EFFENDY W
BLOGKATAHATIKU - Politik transaksional yang dilakukan beberapa partai politik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dalam gerbong besar koalisi, dianggap tidak membawa banyak kemajuan bagi bangsa. Pasalnya, politik transaksional hanya membawa sejumlah kepentingan untuk partai sehingga mengabaikan esensi yang ingin dicapai negara, yakni kesejahteraan bersama.
Hal tersebut diungkapkan pengusaha dan tokoh Tionghoa Sulawesi Selatan (Sulsel), Yonggris Lao, saat dihubungi melalui telepon selulernya, Sabtu malam, 31 Mei.
Sebagai salah satu komponen bangsa yang tidak ingin melihat Indonesia terpuruk dalam dekadensi politik transaksional, dalam menentukan sikap politiknya, pria bersahaja ini, mengatakan, tentu akan memilih calon pemimpin bangsa yang menghindari politik “dagang sapi” seperti itu.
Untuk itulah, dalam beberapa kesempatan, Yonggris yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Sulsel, gamblang menyatakan dukungannya terhadap calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) dan cawapres (calon wakil presiden) Jusuf Kalla (JK).
“Sebenarnya, kedua pasangan capres dan cawapres ini, memiliki kelebihan maupun kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan visi dan misi yang telah mereka kemukakan kepada publik, masing-masing memiliki kelebihan untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik,” urai Yonggris.
Namun demikian, secara pribadi, di luar beberapa nama organisasi keagamaan, sosial, dan bisnis yang diembannya, ia secara tegas menjatuhkan dukungannya terhadap Jokowi-JK.
“Alasan saya pribadi memilih pasangan ini, karena melihat mereka adalah figur yang jauh dari konteks politik transaksional. Ketertarikan saya terhadap Jokowi-JK, karena saya optimis mereka bisa membawa bangsa ini dengan baik tanpa dibebani kepentingan egosentris partai koalisi,” ujar Komisaris Utama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Hasamitra ini.
Yonggris menyebut, beban dari politik transaksional akan menghambat laju perkembangan negara, di mana masing-masing partai politik pengusung membawa kepentingan partainya. “Ya, ini dapat dilihat dari jatah menteri dari masing-masing partai pengusung. Ini jugalah mengapa saya melihat Jokowi-JK, secara politik, lebih baik daripada pasangan lainnya. Sebab, mereka tidak menanggung beban akibat politik transaksional. Sehingga jika terpilih sebagai pemimpin bangsa, mereka dapat mencari menteri-menteri yang berkapabilitas baik, dan profesional di bidangnya masing-masing,” imbuh ayah tiga anak ini.
 Yonggris menjelaskan, pengalaman pemerintah sebelumnya, yang mengusung koalisi gemuk, tidak efektif menjalankan amanat pemerintahan yang bersih. Kabinet dari hasil koalisi politik transaksional terbukti terdistorsif oleh sebagian menteri pilihan yang tidak memiliki kapabilitas mumpuni.
“Makanya, kalau dilihat kabinet sekarang, mengapa ada Wakil Menteri (Wamen), karena ya itu tadi, menterinya banyak yang tidak memiliki kapabilitas dan profesional di bidangnya masing-masing, sehingga perlu dibantu Wamen yang memang terdiri dari para ahli,” bebernya.
Sebelumnya, sejumlah pengusaha Tionghoa juga secara tegas menyatakan mendukung Jokowi-JK. Pengusaha hotel, Wilianto Tanta, yang juga menjabat Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Sulsel, misalnya, mengarahkan pilihannya kepada pasangan yang dianggap merakyat tersebut.
Dalam pernyataan sikap politiknya, yang dilansir sebuah media massa di Makassar, pemilik Hotel Grand Clarion ini menyampaikan aspirasinya untuk memilih dan mendukung Jokowi-JK. Begitu pula dengan pengusaha Tionghoa kenamaan Makassar, Tony Gozal, yang menunjukkan keberpihakannya terhadap Jokowi-JK, dengan menghadiri jamuan makan malam dan peluncuran buku Rekam Jejak JK di kediaman JK, Jalan Haji Bau, Makassar, Kamis malam, 29 Mei lalu.