21 June 2014

DANNY TARGET HAPUS 22 RIBU KELUARGA MISKIN

BLOGKATAHATIKU/IST
BLOGKATAHATIKU, MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memiliki rencana besar mengurangi angka kemiskinan. Kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto dan Syamsu Rizal, menargetkan terjadi penurunan 50 persen angka kemiskinan atau sekitar 22 ribu keluargamiskin dalam lima tahun ke depan. Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal di Balaikota Makassar, Kamis (5/6/2014).
Dikatakan, selama ini Pemkot Makassar hanya berhasil menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 10 persen. “Tim penanggulangan kemiskinan yang telah kami bentuk, akan melakukan langkah strategis, terutama mengurangi kemiskinan struktural,” ungkapnya.
Selanjutnya, dibuat kebijakan teknis. Langkah kongkrit pertama yang akan diterapkan adalah menyamakan persepsi terkait data, jumlah, jenis dan peta kemiskinan di kota yang merupakan pintu gerbang kawasan timur Indonesia.
Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, pada 2011 tercatat angka kemiskinan sebanyak 44 ribu Kartu Keluarga (KK). Angka ini ditargetkan turun menjadi 22 ribu KK untuk lima tahun kedepan.“Jika tidak mencapai angka 22 ribu KK, berarti Danny-Daeng Ical gagal menanggulangi kemiskinan di Makassar,” imbuh Daeng Ical yang menjabat Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TPKP) Kota Makassar.
Penerapan penanggulangan kemiskinan berlaku untuk semua bidang. Pendidikan misalnya, semua masyarakat miskin wajib bersekolah. Tempatnya telah disiapkan, terutama di sekolah negeri di Makassar.
Kami tekankan kepada semua kepala sekolah untuk wajib menerima mereka sesuai porsi yang kami tetapkan, misalnya 10 persen hingga 17 persen  sesuai distribusi data kemiskinan. Kami juga akan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang betul-betul miskin,” katanya.
Pada bidang kesehatan, masyarakat yang tidak terdaftar pada Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS),pihaknya akan menerapkan subsidi silang dengan BPJS Mandiri, termasuk juga nantinya akan menyiapkan kartu jaminan sosial yang sama dengan layanan BPJS itu sendiri.
Sementara bidang ekonomi, terkait ekonomi lorong yang telah menjadi prioritas, akan dilakukan pengkajian terhadap warga yang bermukim di lorong-lorong untuk didata dan memenuhi syarat sebagai masyarakat miskin.Untuk bidang industri, kedepan semua industri yang akan masuk di Makassar, seperti membangun pusat perbelanjaan atau mal, mesti dibuat kesepakatan bersama untuk kepentingan pembangunan kota.“Kami akan memberikan perizinan pembangunan dengan perjanjian melibatkan 20 persen tenaga kerja lokal.