16 April 2014

TINGKATKAN KESEJAHTERAAN, POTENSI SAWIT HARUS DIKEMBANGKAN

Foto: Effendy Wongso
Potensi-potensi wilayah pengembangan sawit di Indonesia harus terus dipertahankan. Kualitas produknya pun harus tetap dijaga agar diminati negara-negara tujuan ekspor.
Hal tersebut diungkapkan dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Dr Laode Asrul, salah satu pembicara seminar sehari bertema Corporate Social Responsibility (CSR) Industri Sawit dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang diselenggarakan Perum LKBN Antara Biro Sulsel di Hotel Aryaduta, Makassar, Senin (14/4/2014).
Untuk itu, masalah-masalah seputar industri sawit dalam negeri juga harus segera diatasi. Menurutnya, ada enam masalah utama yaitu kepastian hukum, tata ruang, tumpang tindih regulasi lahan, bea keluar yang tinggi, dan pembatasan kepemilikan hutan.
Di samping itu, persaingan dengan pihak asing di industri minyak nabati juga menghambat industri sawit. Sawit yang banyak dihasilkan Indonesia sangat diperhitungkan bagi minyak nabati seperti kacang kedelai yang dihasilkan negara-negara Eropa.
Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Gabungan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Tungkot Sipayung mengatakan, dukungan terhadap industri sawit ini sangat beralasan lantaran merupakan lokomotif pertumbuhan perekonomian Indonesia. “Peran positif dan manfaat sawit sangat luar biasa karena daya sebar (backward lingkages) sawit bernilai besar. Dampak perkembangan industri sawit ini pada gilirannya menarik perkembangan sektor-sektor lainnya,” ungkapnya.
Tungkot yang juga menjabat Direktur Eksekutif Palm Oil Industries Agribusiness Strategic and Institute (PASPI), memaparkan, peluang untuk mengatasi kemiskinan melalui industri sawit semakin terbuka karena karakteristik masyarakat pedesaan yang memang masih banyak hidup dari sektor pertanian.
“Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), 50 persen penduduk Indonesia berada di pedesaan dan 63 persen penduduk miskin Indonesia berada di pedesaan,” bebernya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Kepala Sawit Indonesia, Asmar Arsjad, menjelaskan efek positif sawit sudah terlihat dari pola kemitraan dengan masyarakat sekitar perkebunan yang selama ini dijalankan perusahaan sawit. Misalnya, dengan menjadikan masyarakat sebagai petani plasma.
“Sayangnya, pola yang sudah sangat baik ini, tengah menghadapi banyak hambatan seperti adanya kebijakan bea keluar dan moratorium yang banyak merugikan petani sawit,” ungkapnya.
Asmar menilai, dari sisi petani juga ada kendala yang perlu dicarikan solusi, yaitu masalah modal. Menurutnya, modal sangat dibutuhkan petani untuk meremajakan kebun plasma.
“Sebenarnya sumber dana itu sudah tersedia, yaitu dana bea keluar serta dana moratorium hasil kesepakatan pemerintah Norwegia. Sejauh ini, dana bea keluar yang terkumpul sudah sebesar Rp 100 triliun, sedangkan dana moratorium sebesar satu miliar dolar AS, dan dana Revitalisasi Perkebunan (Revitbun) Rp 500 triliun,” urainya.
Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan Sulsel Ardin Tjatjo mengatakan, Sulsel membutuhkan dua unit pabrik kelapa sawit (PKS) untuk mengelola produksi kelapa sawit yang memiliki rata-rata produksi 12 ton per hektare per tahun.
“Saat ini baru ada dua PKS di Sulsel yakni di Luwu yang menampung produksi sawit yang rata-rata mencapai 30 ribu ton per tahun. Padahal, idealnya produksi sawit itu dikelola empat unit PKS, sehingga tidak ada buah sawit yang membusuk karena tidak diolah,” tandasnya. (blogkatahatiku.blogspot.com)