SYARAT PENGUCURAN KREDIT BNI

Foto: Effendy Wongso

Sebagai bank badan usaha milik negara (BUMN), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) telah meluncurkan kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sejak 1946. Pemberian kredit bagi UMKM pun semakin optimal guna mendukung kredit program yang digulirkan pemerintah.

Selain penyaluran kredit secara langsung kepada debitur, BNI pun memberdayakan infrastruktur ekonomi yang sudah lekat dalam kehidupan masyarakat secara umum seperti koperasi dan Bank Perkereditan Rakyat (BPR) melalui linkage program.

Hal tersebut diungkapkan Pemimpin Sentra Kredit Kecil BNI Makassar, Rustianto saat ditemui di Kantor Wilayah BNI Makassar, Jalan Jenderal Sudirman, Kamis (3/4/2014) pagi. Dijelaskan, untuk menggenjot penyaluran kredit ke kalangan UMKM, BNI menggandeng BPR dan Inti Plasma.

“Ada dua produk kredit BNI bagi UMKM, yakni Kredit Komersial (KK) BNI dan Kredit Modal Kerja (KMK) BNI. Khusus untuk KMKBNI, ditujukan untuk menambah modal kerja bagi kebutuhan operasional usaha sehari-hari. Selain itu, ada kredit investasi, di manakredit ini terbagi dalam dua tenor, yakni jangka menengah dan jangka panjang. Kredit ini untuk mengakomodir pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk pendirian suatu proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi proyek yang sudah ada,” terangnya.

Adapun kredit BNI Wirausaha (BWU), sebut Rustianto merupakan kredit untuk tambahan modal kerja usaha atau investasi usaha, termasuk pembiayaan franchise

“Yang lainnya adalah Kredit Program (KP) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kedua kredit ini merupakan kredit modal kerja atau investasi yang diberikan kepada UMKM yang punyapotensi namun belum bankable.

Tak hanya itu, pihaknya juga memiliki kredit bagi peternak, yakni Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS). “Nah, kredit investasi ini kami diberikan kepada pelaku usaha pembibitan sapi potong atau sapi perah yang memperoleh subsidi bunga dari pemerintah,” bebernya.

Rustianto mengemukakan, syarat untuk mendapatkan pembiayaan franchise dan pengadaan barang misalnya, harus berupa agunan seperti rumah toko (ruko) yang merupakan milik calon franchisee (mitra) sendiri, sehingga jaminan tersebut masuk dalam kategori “fix asset”.

“Syarat kredit kami antara lain dokumen dan persyaratan yang wajib dipersiapkan pelaku usaha untuk mengajukan kredit ke BNI. Itu termasuk bukti identitas calon debitur seperti kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu susunan keluarga (KSK), bukti legalitas usaha seperti nomor pokok wajib pajak (NPWP), surat izin usaha perusahaan (SIUP), tanda daftar perusahaan (TDP), dan lain-lain,” ujarnya.

NPWP untuk pengajuan di atas Rp 50 juta hingga Rp 150 juta, minimal mengajukan berkas berupa surat keterangan berusaha dari kelurahan atau kecamatan. Sementara bukti kepemilikan agunan untuk skim kredit KUR agunan yang dipersyaratkan minimal 30 persen dari maksimum kredit,sedangkan 70 persen dari maksimum kredit dijamin oleh asuransi kredit seperti Jamkrindo atau Askrindo yang pembayaran preminya menjadi beban pemerintah. Skim kredit lainnya yang disyaratkan adalah dengan menyerahkan agunan minimal 100 persen dari maksimum kredit.

“Proses pengajuan hingga dana cair untuk ekspansi kredit kecil (BWU dan KUR) didukung proses aplikasi yang berbasis teknologi atau electronic loan origination (ELO), sehingga permohonan kredit calon debitur dapat diproses dalam waktu tiga hari kerja sejak data lengkap sampai dengan surat keputusan kredit,” terangya.

Adapun proses kredit dengan proses manual atau non ELO, papar Rustiantomemerlukan waktu sekitar 12 hari sejak data lengkap sampai dengan surat keputusan kredit. “Untuk mengajuan kredit, calon debitur bisa menghubungi BNI terdekat dengan lokasi usaha. Setelah itu, calon debitur melengkapi dokumen permohonan kredit berupa identitas diri, perizinan usaha minimal surat keterangan berusaha dari kelurahan atau kecamatan, serta dokumen jaminan lainnya. Setelah itu, petugas BNI akan mengunjungi calon debitur untuk verifikasi data yang telah diserahkan,” ungkapnya.

Ditambahkan, setelah dilakukan verifikasi akan dilakukan proses analisa kredit. Apabila kredit disetujui, akan diterbitkan Surat Keputusan Kredit (SKK) dan akan dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit (PK).

“Untuk KUR, maksimal peminjaman Rp 500 juta bagi UMKM dan Rp 2 miliar untuk linkage program dengan KUR Retail yang nilainya Rp 20 juta hingga Rp 500 juta. Bungannya maksimal 14 persen efektif per tahun, atau KUR mikro maksimal Rp 20 juta dengan bunga maksimal 22 persen efektif per tahun,” urainya.

Sedangkan untuk BWU, pinjaman maksimal Rp 1 miliar dengan waktu pengembalian tiga tahun dan bunga 0,9 persen flat per bulan, atau 10,80 persen flat per tahun. “Waktu pengembalian di atas tiga sampai lima tahun, dan bunga 0,8 persen flat per bulan atau 9,60 persen flat per tahun,” tandas Rustianto. (Annisa/blogkatahatiku.blogspot.com)