 |
| Foto: Dok KATA HATIKU |
Wakil
Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang, membuka Rapat Koordinasi Nasional
(Rakornas) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Hotel Grand Clarion
Makassar, Selasa (25/3/2014). Acara dihadiri Kepala Dinas ESDM tingkat provinsi
dan kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.
Pada
kesempatan tersebut Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang menyebutkan kalau
sejak 2011, penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan kebijakan peningkatan
nilai tambah melalui smelter, sudah mulai dilakukan. Hingga saat ini,
Kementerian ESDM telah melakukan evaluasi sekitar 11 ribu IUP dan yang
berstatus clean and clear sekitar enam ribu lebih.
“Bagi yang
belum berstatus clean and clear, tentu membutuhkan dorongan dari pemerintah
setempat,” ujarnya.
Kepala
Dinas ESDM Sulsel, Gunawan Palaguna, mengatakan kegiatan Rakornas tersebut
merupakan yang pertama kalinya dilaksanakan Dinas ESDM Sulsel.Tak lain bertujuan
untuk membangun komunikasi dan kebersamaan antar seluruh jajaran pemerintahan
di sektor pertambangan.
“Sektor
pertambangan sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional. Untuk itu, perlu
sinergi dan pemahaman yang lebih dalam soal pengelolaan sektor pertambangan,
sementara di sisi lain untuk membangun Smelter pemerintah butuh permodalan
besar dari investor dan lembaga keuangan yang ada di Indonesia,” paparnya.
Terpisah, Gubernur
Sulsel Syahrul Yasin Limpo, mengatakan saat ini Smelter masih sementara dalam
proses, dan masih membutuhkan modalbesar untuk memulainya.
Menurutnya,
pemerintah hanya mendorong industri tersebut agar bisa berjalan melalui
permodalan, di mana satu kilang minyak bisa menghabiskan triliunan rupiah, antara
Rp 3 triliun hingga Rp 6 triliun untuk membangun satu Smelter.
“Jadi
butuh pengusaha yang mau berinvestasi dalam membangun Smelter. Saat ini saya
lagi mengurus bank-bank konsorsium di Jakarta, antara lain BNI dan perusahaan elektronik
Samsung untuk berinvestasi,” ungkap Syahrul.
Hal senada
diungkapkan pengamat ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas), Anas Iswanto AM
Rabu (26/3/2014), di Makassar. Dikatakan, untuk membangun Smelter itu tidak
gampang dan butuh investor besar yang mau berinvestasi.
“Untuk
bangun Smelter butuh dana besar. Kalaupun sudah dapat investor, yang perlu dipikirkan
pemerintah adalah bagaimana dapat memberikan keuntungan, kenyamanan, dan
keamanan pada investor. Di samping itu, pemerintah juga harus memikirkan
bagaimana dapat memberdayakan putra daerah Sulsel dan masyarakat di sekitar
lokasi Smelter,” pesannya.
Anas menambahkan,
untuk membangun Smelter perlu proses dan respons cepat dari pemerintah, jangan
sekadar memberikan keuntungan bagi investor namun yang lebih penting bagaimana
mempekerjakan masyarakat sekitar lokasi Smelter agar dapat hidup lebih baik.
“Karena
kalau masyarakat sekitar lokasi tersebut tidak diberdayakan, hasilnya akan
terjadi bermacam-macam polemik, di mana masyarakat sekitar merasa tidak diuntungkan
dengan hadirnya Smelter tersebut,” tandasnya. (Chaerani/blogkatahatiku.blogspot.com)
