09 April 2014

MENAKAR UNTUNG RUGI REGULASI MOBIL MURAH

Foto: Effendy Wongso
Setahun ini, paling tidak di awal 2014 ini, Indonesia tengah dilanda euforia kehadiran mobil murah atau yang lebih populer disebut low cost green car (LCGC). Kebijakan pemerintah tentang mobil murah nasional, menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat. Mobil murah tersebut dikhawatirkan akan menambah volume kemacetan di daerah perkotaan karena infrastruktur jalan yang masih belum mumpuni, dan belum siap untuk menampung membeludaknya kendaraan yang sudah ada sebelumnya.
Kebijakan pemerintah tentang kemudahan mendapatkan mobil murah terus menuai kritik. Kebijakan itu dianggap keliru dan dikhawatirkan justru akan menyebabkan persoalan transportasi semakin ruwet, khususnya di kota-kota besar di Indonesia. Pemerintah pusat semestinya bekerja sama dengan pemerintah daerah memperkuat infrastruktur transportasi massal, termasuk bis umum dan kereta api. Sejalan hal tersebut, penggunaan kendaraan pribadi juga harus dibatasi, apalagi untuk kendaraan yang tidak ramah lingkungan.
Kampanye mobil murah tidak akan mampu memecahkan masalah transportasi di Indonesia, justru sebaliknya. Padahal, jika dikaji lebih dalam yang penting bagi rakyat hak mobilitasnya terpenuhi, bisa bepergian dengan aman dan terjangkau. Sesuai amanat konstitusi, pemerintah memiliki tugas memberikan layanan publik yang baik. Termasuk juga di dalamnya, fasilitas dan infrastruktur yang memadai, aman, nyaman, dan terjangkau.
Beberapa waktu lalu, pemerintah resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) bagi produksi mobil ramah lingkungan. Dengan peraturan itu, mobil dengan kapasitas di bawah 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 km per liter dapat dipasarkan tanpa PPnBM.
Terlepas dari pro dan kontra itu seharusnya pemerintah fokus pada pembangunan transportasi masal seperti yang sedang digagas beberapa ekonom dan pejabat teras di beberapa kota besar di Indonesia. Seharusnya, bukan malah membuat kebijakan baru yang akan menekan laju pembangunan tersebut, di mana kebijakan yang terlanjur dikeluarkan tersebut terkesan samar, dan melemahkan upaya menekan angkat kemacetan di daerah perkotaan.
Padahal, sejak dulu pemerintah selalu menganjurkan kepada masyarakat pengguna kendaraan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM), mengingat apa yang disubsidi negara harus ditekan seminimal mungkin. Seharusnya pemerintah konsisten dengan kebijakan mobil berbahan bakar nonminyak, di mana program kendaraan berbahan bakar gas harus lebih dioptimalkan. Selain itu, pemerintah harus kreatif menciptakan tekonologi otomotif dengan mengembangkan mobil listrik atau kendaraan bertenaga matahari.
Sayangnya, kebijakan pemerintah mengeluarkan regulasi terkait mobil murah sama sekali jauh dari tujuan semula, yakni mengurangi konsumsi BBM. Pemerintah juga terkesan setengah hati menjalani penghematan BBM bersubsidi tersebut. Mungkinkah ada yang salah dalam program yang telah dicetuskan sejak lama tersebut?
Yang pasti memang ada yang “salah” dalam konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) Pasalnya, kebijakan ini tak diimbangi dengan infrastruktur yang memadai, seperti pengadaan stasiun pengisian BBG di Indonesia. (blogkatahatiku.blogspot.com)