28 April 2014

DINAS KOPERASI DAN UKM SIAP HADAPI MEA

BLOGKATAHATIKU/EFFENDY W
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Sulsel, saat ini sudah menyiapkan resistensi kompetensi bagi pelaku koperasi dan UKM untuk menghadapi ketatnya persaingan bisnis Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di 2015 mendatang.
Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, AM Yamin, saat ditemui di kantornya, Jalan AP Pettarani, Makassar, Rabu (23/4) siang. Dijelaskan, kesiapan pihaknya telah dilakukan dengan menyusun strategi khusus pada koperasi dan UKM.
“Kami sudah memberikan pelatihan intensif terkait manajemen kepada pengurus koperasi dan UKM. Selama ini, pemerintah juga telah memberi kemudahan kepada kedua unit ini, di antaranya akses permodalan sehingga dapat menghadapi pasar bebas Asean tersebut,” ungkapnya.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharram, mengatakan hal serupa, di mana banyak hal yang akan menyokong pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) dari kebijakan yang dirancang menyongsong MEA.
“Saat ini KUMKM membutuhkan kemudahan berupa dukungan permodalan usaha dengan akses yang lebih mudah, seperti yang diberikan negara-negara Asia Tenggara lainnya kepada pelaku usaha sektor riil di negara mereka,” paparnya.
Menurut Agus, meski beban pembiayaan atau bunga kredit yang diberikan tidak semurah negara tetangga, namun setidaknya kemudahan atau prioritas terhadap akses ke lembaga keuangan terhadap UMKM, nantinya bisa mendorong daya saing yang lebih kompetitif.
“Malaysia misalnya, berani memberi beban bunga kredit di bawah empat persen terhadap UMKM mereka, sebaliknya di Indonesia beban bunga kredit pembiayaan termurah rata-rata 10 persen,” bebernya.
Lebih jauh, Agus mengatakan, untuk sementara UMKM diberikan kemudahan akses ke perbankan agar tidak terlalu dibebani proses pembiayaan. Adapun prioritas pertama untuk sumber pembiayaan tetap kepada perbankan nasional. Apabila mereka belum diterima mengakses berdasarkan penilaian kinerja usaha yang minimal sudah eksis dua tahun, diarahkan ke koperasi simpan pinjam (KSP).
“Jika pada skala KSP juga belum bisa diterima, khususnya yang berstatus pelaku usaha mikro, maka didorong mengakses ke lembaga keuangan mikro,” pesannya. (blogkatahatiku.blogspot.com)