08 March 2014

PENYULUHAN BAGI PEDAGANG KAKI LIMA

Foto: Effendy Wongso
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar, gelar penyuluhan Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 10 Tahun 1990, tentang pembinaan pedagang kaki lima (PKL). Staf Ahli Wali Kota Makassar, Chairil Anwar Abdi menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memiliki kewajiban dalam  memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat serta mengatur pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima (PKL).
“Pemkot Makassar memiliki tanggung jawab dalam penataan kota, untuk itu setiap PKL harus terdaftar dan mematuhi aturan yang berlaku, serta mendapatkan izin dari Pemkot Makassar,” ujarnya dalam sambutannya mewakili Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin di Hotel Agraha, Jalan Andalas, Makassar, Senin (3/3/2014) pagi.
Chairil menambahkan, untuk lokasi strategis bagi PKL sudah ditentukan seperti di pasar karena pihaknya menyadari mereka butuh pemasukan untuk membiayai kehidupan ekonominya.Selain itu, pihaknya juga berharap bagi peserta penyuluhan yang diikuti 100 peserta PKL dan lurah se-Kecamatan Bontoala, diharapkan mampu mengaktualisasikan teori yang diterima dalam materi penyuluhan tersebut.
Ketua panitia penyuluhan, Haeruddin mengatakan kegiatan yang bertujuan memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha PKL, semuanya terkait dalam Perda Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembinaan PKL dan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 20 Tahun 2004, tentang Prosedur Penertiban dan Pembinaan PKL.
“Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman terkait Perda pembinaan PKL, namun juga menjelaskan tentang prosedur penindakan dan penertiban yang dilakukan Pemkot Makassar terkait pelanggaran aturan yang berlaku,” jelas Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Polisi Pamong Praja Kota Makassar ini.
Sesuai Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 20 Tahun 2004, disebutkan bahwa camat bertanggung jawab atas pembinaan pedagang sektor informal di setiap wilayahnya. PKL juga dilarang mendirikan bangunan permanen dan semi permanen,di mana pelanggaran atas ketentuan larangan ini merupakan tindak pidana.
“Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan peraturan pemerintah merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Makassar.Jadi, selain melakukan penindakan, Satpol PP juga bertugas melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait aturan yang berlaku,” ujar Haeruddin.
Ditambahkan, khusus untuk penyuluhan Perda, dilakukan secara bertahap di setiap kecamatan. “Kali ini giliran PKL Kecamatan Bontoala. Sebelumnya, kita telah melakukan hal serupa bersama PKL Kecamatan Mamajang, dan kegiatan ini akan kita lakukan secara berkelanjutan,” tandasnya. (Chaerani Arief/blogkatahatiku.blogspot.com)