PANGSA PASAR RUMAH MURAH POTENSIAL

Foto: Effendy Wongso

Fasilitas likuiditas perumahan rakyat atau disingkat FLPP adalah program yang diluncurkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) sejak 2010, di mana sebelumnya program perumahan prorakyat ini sejak diluncurkan menghadapi banyak tantangan. FLPP menggantikan subsidi bunga dan subsidi uang muka yang telah diluncurkan sebelumnya.

FLPP ataupun program subsidi bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah sendiri dan hidup sejahtera. FLPP ini memiliki kelebihan dibandingkan subsidi, karena fungsinya yang bisa menguntungkan MBR dengan memberikan kemampuan menyicil rumah selama 20 tahun, dengan tingkat bunga 7,25 persen tetap selama tenor pinjaman.

FLPP mengalami pasang surut sejak diluncurkan, bagi pengembang mulanya batasan FLPP harus rumah tipe 36 dengan harga Rp 70 juta. Angka ini tidak menguntungkan pengembang, karena persoalan itu maka pengembang tidak mau membangun rumah FLPP. Namun hal tersebut sekarang sudah teratasi dengan meningkatnya batasan harga rumah sampai ke Rp 95 juta.

Sisi perbankan sebagai lembaga penyalur dana, pada awal peluncuran FLPP juga sedikit yang mendukung karena cost of fund yang melebihi cicilan bunga yang fixed selama 20 tahun. Kemenpera meningkat penyertaan dukungan FLPP dengan komposisi 70:30, dan biaya bunga hanya 0,5 persen, 30 persen funding ditanggung oleh bank dengan tingkat bunga normal, dengan komposisi ini membuat bank tidak merugi walaupun tidak bisa dibilang menguntungkan.

Bagaimana dari sisi pengusaha yang diharapkan menyalurkan program ini melalui perusahaan untuk perumahan karyawan mereka? Perusahaan memiliki antusias untuk menjalankannya, mengingat perumahan yang murah bagi karyawan dan dengan pembiayaan yang murah juga bagi perusahaan. FLPP memiliki prospek yang bagus bila dilaksanakan dengan pengusaha juga.

Pada 2014 Kemenpera menargetkan pembangunan 125 ribu unit rumah dengan kategori FLPP. Target tersebut diupayakan tercapai kendati alokasi dana FLPP hanya Rp 3 triliun. Deputi bidang Pembiayaan Kemenpera, Sri Hartoyo mengatakan anggaran FLPP 2014 sudah disahkan sebesar Rp 3 triliun. Dana tersebut diperuntukkan bagi 60.400 unit rumah. Di samping itu ada dana take over 2013 ke 2014. Kekurangan sekitar Rp 2,5 triliun akan diambil dari APBN-P.

Pada 2013 lalu Kemenpera telah bekerja sama dengan 26 bank pelaksana, terdapat empat bank pelaksana memiliki target kinerja lebih dari 50 persen, 14  bank pelaksana yang target kinerja kurang dari 50 persen, dan delapan bank pelaksana yang sama sekali tidak melakukan penyaluran FLPP dari target yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO).

Tahun ini Kemenpera menggandeng 18 bank pelaksana untuk menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan dengan skema KPR FLPP. Beberapa bank yang melaksanakan PKO tersebut antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank BRI Syariah, Bank BTN Syariah, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, BPD NTT, BPD Sumut Syariah dan BPD Jawa Timur.

Memang, merupakan hal yang menggembirakan bila MBR pada akhirnya memiliki rumah sendiri dan tidak terlantar. Menurut Kemenpera, masih ada sekitar 13,6 juta orang yang belum memiliki rumah di Indonesia. (Yusuf A/blogkatahatiku.blogspot.com)