04 March 2014

OJK DAN PEMDA BERPERAN TINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI DAERAH

Foto: Chaerani
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan badan pengawasan keuangan yang mulai dioperasikan pada akhir 2013 lalu, mampu memberikan pengarahan distribusi keuangan yang baik untuk setiap daerah. Hal tersebut juga dapat tercapai apabila kinerja setiap kepala lembaga keuangan di daerah bagus.
Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rahmat Wulayanto, mengatakan pelantikan Kepala Kantor OJK di setiap Daerah memilik arti penting dan strategis.
“Hal ini adalah sebagian dari upaya untuk menjaga kesinambungan tugas, fungsi dan tanggung jawab berat yang akan diemban OJK di kantor wilayah masing-masing,” ujarnya pada acara pelantikan dan serah terima jabatan Kepala Kantor Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) di Baruga Mangkasara Lt 4 Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah I Sulampua, Jalan Sudirman, Makassar, Kamis (27/2).
Dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan seluruh lembaga jasa keuangan ke OJK di 2013 kemarin, sebut Rahmat tentunya tantangan yang dihadapi OJK semakin besar, apalagi tuntutan dari stakeholder juga semakin tinggi.
Sejak mulai beroperasi, OJK telah melaksanakan berbagai program dan inisiatif dalam menjalankan tugas dan fungsi, baik penguatan infrastruktur dan kapasitas internal maupun penguatan pondasi dan pilar-pilar industri jasa keuangan.
“Ini meliputi pengembangan infrastruktur, pendalaman pasar, dan penguatan fundametal emitmen. Sehingga untuk melanjutkan program itu dengan baik, pelaksanaan tugas OJK di daerah harus mendapat dukungan dari berbagai pihak,” terangnya.
Ditambahkan, dukungan tersebut di antaranya berasal dari Pemerintah Daerah (Pemda), BI, dan komponen masyarakat lainnya. Selain itu, ia berharap agar terwujudnya penyelenggaraan sektor jasa keuangan di daerah sesuai yang diharapkan bersama.
“Untuk itu perlu membangun hubungan serta kerja sama yang baik dengan Pemda dan BI, juga komponen masyarakat demi peningkatan kesejahteraan dan taraf ekonomi masyarakat di daerah,” pesannya.
Di sela sambutan acara tersebut, Rahmat juga mengungkapkan total jumlah lembaga keuangan di wilayah Sulampa, untuk perbankan mencapai enam bank pembangunan daerah (BPD), 77 bank perkreditan rakyat (BPR), dan 10 BPR Syariah. “Total aset per Desember 2013 lalu sebesar Rp 235,2 triliun atau 3,82 persen dari total aset perbankan secara nasional yang sebesar Rp 6,153 triliun. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp 159,18 triliun atau 4,51 persen dari total DPK perbankan nasional sebesar Rp 3,527 triliun,” bebernya.
Sementara untuk jumlah industri keuangan nonbank di Sulsel, urai Rahmat mencapai 18 perusahaan sekuritas, 53 perusahaan asuransi umum, 30 perusahaan asuransi jiwa, dan dua perusahaan dana pensiun.
Sementara itu, Asisten II Bidang Administrasi, Sekretariat Daerah Pemerintahan Sulsel, Sidik Salam yang mewakili Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menambahkan, pertumbuhan sistem ekonomi kawasan timur Indonesia (KTI) tidak terlepas dari pengembangan pendidikan, politik, dan keamanan yang terjadi.
“Melihat kondisi daerah ini, terdapat ketergantungan produksi, distribusi barang dan jasa, khususnya keuangan. Dengan kondisi geografi tersebut, tentu memerlukan fungsi dan pengawasan terhadap kegiatan keuangan sebagai langkah strategis untuk dapat bersaing di daerah global,” jelasnya.
Diungkapkan, seperti yang telah sampaikan dalam pemaparan sebelumnya, selain dari pihak Kepala Kantor OJK di setiap wilayah Sulampua, Pemda juga harus terus mendukung program keuangan OJK. “Semua pihak harus bersinergi dengan maksimal, sehingga terwujud ekonomi pembangunan yang andal dalam mengatur dan mengawasi jasa keuangan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, khususnya di Sulsel,” papar Sidik.
Ditambahkan, dalam era globalisasi ini kawasan Sulampua dituntut agar lebih aktif dan konsepsional, juga efisien serta efektif agar setiap peluang pengembangan ekonomi menjadi lebih baik. (Chaerani/blogkatahatiku.blogspot.com)