 |
| Foto: Istimewa |
Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) membuat komitmen dan mendeklarasikan nasional
bersih dalam pengadaan barang dan jasa. Deklarasi ditandatangani Ketua Dewan
Pusat Nasional (DPN) Apindo, Sofyan Wanandi dan beberapa Ketua Apindo Provinsi
yang disaksikan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo di Hotel Grand Clarion
Makassar, Jumat (14/3/2014).
Sofjan
Wanandi, mengatakan jika ingin menguasai pasar Asean, pengusaha Indonesia harus
mempunyai komitmen untuk menjalan usaha yang bersih, beretika, dan
berintegrasi. Menurutnya, jika hal tersebut tidak dilakukan pengusaha, maka
bisa dipastikan pengusaha tidak akan maju dan tertinggal. Apalagi, tidak lama
lagi Indonesia akan menghadapi pasar bebas Asean 2015 mendatang.
“Kita
harus komitmen untuk menjalankan usaha yang baik dan bersih. Pengusaha-pengusaha
harus bisa membuat komitmen dengan pemerintah untuk menjalankan bisnis yang
beretika,” ujarnya.
Ditambahkan,
saat ini pemerintah maupun pengusaha perlu fokus untuk meningkatkan infrastruktur
di daerah yang masih belum baik. Jika hal tersebut tidak dipikirkan akan
membuat high cost atau biaya produksi yang tinggi sehingga memberatkan
pengusaha.
Sementara
Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Raharjo
mengatakan tugas pokok LKPP adalah sebagai pembuat kebijakan dalam pengadaan
barang dan jasa yang sehat, jauh dari kesan mengarah korupsi. Diungkapkan, sejak
adanya program sistem tender secara elektronik (e-Procurement), negara telah
berhasil menghemat sekitar 10 persen anggaran belanja pengadaan barang dan jasa
yang nilainya Rp 700 triliun.
“Angka
tersebut berhasil menghemat belanja hingga mencapai Rp70 triliun, di mana angka
ini signifikan meningkatakan pembangunan,” ujarnya.
Agus
juga mengungkapkan jika Sulsel sendiri, dalam hal ini pemerintah provinsi
(Pemprov) telah berhasil menghemat anggaran sekitar Rp400 Miliar dengan
penerapan e-Procurment. Selain itu, hingga saat ini layanan transaksi pengadaan
barang dan jasa masih terbilang sangat rendah, hanya mencapai 30 persen yang
ada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD).
“Untuk
itu, perlunya ada komitmen untuk mendorong pengadaan barang yang bersih. Kami
bersama Apindo sepakat memulai gerakan bersih atau bisnis beretika dan
berintegrasi dalam dunia usaha,” paparnya.
Sedangkan
Direktur Eksekutif Kemitraan, Wicaksono Sarosa, mengatakan kemitraan sebagai
organisasi yang mendorong terbentuknya good governance, sehingga dapat mencegah
tindak korupsi yang terjadi di Indonesia, khususnya di daerah.Menurutnya,
Indonesia bisa bersih jika ada komitmen antara pemerintah dengan pengusaha
dalam pembangunan sebuah daerah yang bersih.
Gubernur
Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan untuk menciptakan sebuah pembangunan
yang baik, pemerintah perlu membuat rasa aman dan nyaman bagi para pengusaha.
“Indonesia
adalah negara terbesar keempat di dunia. Kita memiliki sumber daya alam (SDA)
yang cukup besar. Hadir ruang bagi bisnis yang berjalan tanpa beban, yang
membuat pengusaha merasa nyaman. Untuk itu, diperlukan peraturan yang membuat
kondisi aman tersebut sehingga tercipta iklim bisnis yang baik,” tandasnya. (Annisa/blogkatahatiku.blogspot.com)
