APINDO DEKLARASI PENGUSAHA BERINTEGRITAS

Foto: Istimewa

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) membuat komitmen dan mendeklarasikan nasional bersih dalam pengadaan barang dan jasa. Deklarasi ditandatangani Ketua Dewan Pusat Nasional (DPN) Apindo, Sofyan Wanandi dan beberapa Ketua Apindo Provinsi yang disaksikan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo di Hotel Grand Clarion Makassar, Jumat (14/3/2014).

Sofjan Wanandi, mengatakan jika ingin menguasai pasar Asean, pengusaha Indonesia harus mempunyai komitmen untuk menjalan usaha yang bersih, beretika, dan berintegrasi. Menurutnya, jika hal tersebut tidak dilakukan pengusaha, maka bisa dipastikan pengusaha tidak akan maju dan tertinggal. Apalagi, tidak lama lagi Indonesia akan menghadapi pasar bebas Asean 2015 mendatang.

“Kita harus komitmen untuk menjalankan usaha yang baik dan bersih. Pengusaha-pengusaha harus bisa membuat komitmen dengan pemerintah untuk menjalankan bisnis yang beretika,” ujarnya.

Ditambahkan, saat ini pemerintah maupun pengusaha perlu fokus untuk meningkatkan infrastruktur di daerah yang masih belum baik. Jika hal tersebut tidak dipikirkan akan membuat high cost atau biaya produksi yang tinggi sehingga memberatkan pengusaha.

Sementara Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Raharjo mengatakan tugas pokok LKPP adalah sebagai pembuat kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa yang sehat, jauh dari kesan mengarah korupsi. Diungkapkan, sejak adanya program sistem tender secara elektronik (e-Procurement), negara telah berhasil menghemat sekitar 10 persen anggaran belanja pengadaan barang dan jasa yang nilainya Rp 700 triliun.

“Angka tersebut berhasil menghemat belanja hingga mencapai Rp70 triliun, di mana angka ini signifikan meningkatakan pembangunan,” ujarnya.

Agus juga mengungkapkan jika Sulsel sendiri, dalam hal ini pemerintah provinsi (Pemprov) telah berhasil menghemat anggaran sekitar Rp400 Miliar dengan penerapan e-Procurment. Selain itu, hingga saat ini layanan transaksi pengadaan barang dan jasa masih terbilang sangat rendah, hanya mencapai 30 persen yang ada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Untuk itu, perlunya ada komitmen untuk mendorong pengadaan barang yang bersih. Kami bersama Apindo sepakat memulai gerakan bersih atau bisnis beretika dan berintegrasi dalam dunia usaha,” paparnya.

Sedangkan Direktur Eksekutif Kemitraan, Wicaksono Sarosa, mengatakan kemitraan sebagai organisasi yang mendorong terbentuknya good governance, sehingga dapat mencegah tindak korupsi yang terjadi di Indonesia, khususnya di daerah.Menurutnya, Indonesia bisa bersih jika ada komitmen antara pemerintah dengan pengusaha dalam pembangunan sebuah daerah yang bersih.

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan untuk menciptakan sebuah pembangunan yang baik, pemerintah perlu membuat rasa aman dan nyaman bagi para pengusaha.

“Indonesia adalah negara terbesar keempat di dunia. Kita memiliki sumber daya alam (SDA) yang cukup besar. Hadir ruang bagi bisnis yang berjalan tanpa beban, yang membuat pengusaha merasa nyaman. Untuk itu, diperlukan peraturan yang membuat kondisi aman tersebut sehingga tercipta iklim bisnis yang baik,” tandasnya. (Annisa/blogkatahatiku.blogspot.com)