01 March 2014

PENGHASILAN PAJAK REKLAME DAN PEMILU

Foto: Effendy Wongso
Keberhasilan Pemerintah Kota Makassar meraih Adipura kategori kota metropolitan tak lepas dari peranan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), salah satunya adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Dispenda berada di garda terdepan menegakkan aturan, khususnya dalam hal mengatur reklame yang ada di Kota Makassar. Bidang inilah yang cukup banyak memasukkan pajak ke kas pemerintah.
Menurut Kepala Seksi Penagihan Pajak Reklame dan Lainnya Dispenda Makassar, Ahmad Mappiase, mengatakan tugas dan fungsi seksi yang dipimpinnya adalah melakukan penagihan atas pajak reklame di seluruh wilayah Makassar, melalui koordinasi seksi pendataan serta seksi penetapan di lingkup kerja Dispenda. Selain pajak, seksi tersebut juga melakukan pemantauan serta penertiban atas reklame-reklame yang dinilai menyalahi aturan.
Dijelaskan, ada dua jenis reklame yang dikelola Dispenda, antara lain reklame parmanen dan insidentil. Untuk jenis reklame parmanen, dapat dilakukan pembongkaran jika penempatannya dianggap menyalahi aturan. Reklame tersebut akan diberikan sanksi denda, jika pembayaran pajaknya melampaui batas waktu yang ditetapkan. Sementara untuk reklame insidentil, baik komersil maupun alat peraga politik, dapat dilakukan penertiban secara rutin.
Realisasi pajak reklame di Makassar, menurut Ahmad berjalan cukup baik. Setiap tahunnya selalu mencapai target. Pada Desember 2013 berhasil mencapai realisasi hingga 95 persen, atau Rp 19,6 miliar dari target Rp 21 miliar. Namun hingga Januari realisasi reklame sudah mencapai 100 persen.
“Berkaitan dengan reklame komersil, yang sangat berhubungan dengan para pengusaha reklame yang ada di Kota Makassar, berdasarkan data Dispenda, pengusaha reklame ini sendiri dibagi dalam tiga kelompok, yaitu pengusaha besar jumlahnya sekitar 100 orang, pengusaha sedang sekitar 400 orang, dan pengusaha kecil sekitar dua ribu orang. Pengusaha kecil ini kebanyakan terdaftar karena memiliki nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD),” terangnya.
Di antara beberapa reklame yang terpasang di beberapa ruas jalan Kota Makassar, yang menjadi sorotan saat ini adalah semrawutnya pemasangan beberapa reklame politik menjelang Pemilu 2014. Hal tersebut ditanggapi Ahmad bahwa seksi yang dipimpinnya berjalan berdasarkan regulasi yang ada, baik melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 13 Tahun 2013 maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2013  tentang zonasi alat peraga politik.
“Dalam hal penerapan regulasi tersebut,  melalui tim tujuh Pemerintah Kota Makassar bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), pihak kami bersinergi untuk melakukan penertiban, khususnya di 18 ruas jalan protokol,” ungkapnya.
Sementara itu, kesemrawutan reklame politik juga menjadi perhatian dari Ketua Asosiasi Pengusaha Reklame Indonesia (ASPRI) Sulsel, AB Iwan Azis. Menurutnya, aturan penertiban reklame politik yang semrawut hanya efektif berjalan di wilayah perkotaan saja, tetapi di daerah pinggiran kota belum bisa berjalan sebagaimana mestinya.
Sebagai ketua ASPRI, Iwan menghimbau reklame politik jangan sampai menutupi reklame yang sifatnya komersil, yang dikelola oleh para pengusaha reklame. Sekarang banyak terlihat reklame politik menutupi tempat yang diperuntukkan untuk reklame komersil, tanpa tanpa terlebih dulu melakukan kordinasi dengan pemiliknya. (Yusuf A/blogkatahatiku.blogspot.com)