Diskominfo
Makassar Rancang Anggaran Rp 1,2 Miliar
 |
| Foto: Effendy Wongso |
Dinas
Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar, merancang anggaran sebesar
Rp 1,2 miliar untuk pembuatan server layanan internet terpadu. Rancangan
anggaran sebesar itu, diajukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) induk Kota Makassar untuk 2014.
Kepala
Bidang Telekomunikasi Dinas Kominfo Makassar, A Hasanuddin menyebutkan, dana
pembuatan server diajukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Menurutnya,
sudah saatnya kota metropolitan seperti Makassar memiliki layanan internet
secara terpadu dan berkualitas.
“Server
yang dibangun, rencananya terkoneksi ke semua unit kerja atau Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD), termasuk hingga seluruh kelurahan dan kecamatan di
Kota Makassar,” ujar Hasan saat ditemui di kantornya, Jalan AP Pettarani
Makassar, beberapa waktu lalu.
Melalui
program tersebut, sebutnya akan bisa menjawab apapun yang dibutuhkan atau
persoalan yang dihadapi masyarakat. Contohnya, keluhan warga soal sampah.
Melalui layanan internet terpadu dan berkualitas, masyarakat bisa menyampaikan
keluhannya dengan cepat. Di sisi lain, unit kerja terkait akan cepat tanggap
sehingga permasalahan sampah tersebut segera bisa teratasi.
“Masyarakat
bisa melaporkan dititik-titik mana saja sampah sering terlambat diangkut dan
lain sebagainya," tambah Hasan.
Selain
itu, Diskominfo juga berencana membuat website dengan sistem Mobil Pusat
Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Guna memperluas akses informasi bagi warga
Makassar. “Kami berharap bisa menjadi meja internet bagi masyarakat yang belum
terlayani. Apalagi masyarakat yang di daerah pulau yang selama ini kesulitan
mendapatkan informasi,” tuturnya.
Sementara
itu, Kepala Bidang Pengembangan Informasi, Aplikasi dan Telematika Diskominfo
Makassar, Rusli Djabbar mennambahkan, layanan internet terpadu juga dimaksudkan
untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan beragam persoalan
yang terjadi di Makassar. Bagaimanapun, mengatasi persoalan yang ada, bukan
semata tanggung jawab pemerintah, melainkan peran serta masyarakat juga sangat
menentukan.
“Soal
sampah misalnya, kami hanya membantu dinas kebersihan untuk mengetahui lebih
cepat keluhan masyarakat tentang sampah. Jadi, nantinya masyarakat juga ikut
berpartisipasi, karena sampah bukan cuma urusannya pemerintah. Tetapi
masyarakat juga punya tanggung jawab,” katanya.
Di
tempat terpisah, anggota DPRD Makassar, Sri Rahmi mengatakan, pengajuan
anggaran untuk peningkatan mutu Informasi dan Teknologi (IT) itu akan menjadi
pertimbangan dan bahan evaluasi pada pembahasan APBD induk 2014 nanti. Anggota
komisi A itu mengaku harus mengetahui banyak hal, khususnya terkait seperti apa
cara kerja IT untuk bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami tidak melihat berapa besarnya anggaran
yang diajukan. Tetapi, yang kami lihat apakah program itu benar-benar kebutuhan
atau seperti apa. Jangan sampai, anggar itu hanya untuk gaya-gayaan saja. Jika
itu terjadi, praktis kami akan rasionalkan dan mengalihkan anggaran yang
diajukan itu ke item kegiatan lain yang lebih mendesak,” tegas wakil rakyat
dari PKS itu.
Jika menyangkut pelayanan publik, menurut Sri Rahmi,
harus mencakup keseluruhan pelayanan kepada masyarakat. Bukan hanya sampah,
juga menyangkut pelayanan parkir, layanan air bersih, layanan kesehatan di
semua puskemas, layanan pendidikan dan lainnya.
“Layanan
internet tersebut harus terintegrasi kepada semua kebutuhan masyarakat,”
jelasnya. (blogkatahatiku.blogspot.com)
