LAYANAN INTERNET TERPADU

Diskominfo Makassar Rancang Anggaran Rp 1,2 Miliar

Foto: Effendy Wongso

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar, merancang anggaran sebesar Rp 1,2 miliar untuk pembuatan server layanan internet terpadu. Rancangan anggaran sebesar itu, diajukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk Kota Makassar untuk 2014.

Kepala Bidang Telekomunikasi Dinas Kominfo Makassar, A Hasanuddin menyebutkan, dana pembuatan server diajukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Menurutnya, sudah saatnya kota metropolitan seperti Makassar memiliki layanan internet secara terpadu dan berkualitas.

“Server yang dibangun, rencananya terkoneksi ke semua unit kerja atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk hingga seluruh kelurahan dan kecamatan di Kota Makassar,” ujar Hasan saat ditemui di kantornya, Jalan AP Pettarani Makassar, beberapa waktu lalu.

Melalui program tersebut, sebutnya akan bisa menjawab apapun yang dibutuhkan atau persoalan yang dihadapi masyarakat. Contohnya, keluhan warga soal sampah. Melalui layanan internet terpadu dan berkualitas, masyarakat bisa menyampaikan keluhannya dengan cepat. Di sisi lain, unit kerja terkait akan cepat tanggap sehingga permasalahan sampah tersebut segera bisa teratasi.

“Masyarakat bisa melaporkan dititik-titik mana saja sampah sering terlambat diangkut dan lain sebagainya," tambah Hasan.

Selain itu, Diskominfo juga berencana membuat website dengan sistem Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Guna memperluas akses informasi bagi warga Makassar. “Kami berharap bisa menjadi meja internet bagi masyarakat yang belum terlayani. Apalagi masyarakat yang di daerah pulau yang selama ini kesulitan mendapatkan informasi,” tuturnya.  

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Informasi, Aplikasi dan Telematika Diskominfo Makassar, Rusli Djabbar mennambahkan, layanan internet terpadu juga dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan beragam persoalan yang terjadi di Makassar. Bagaimanapun, mengatasi persoalan yang ada, bukan semata tanggung jawab pemerintah, melainkan peran serta masyarakat juga sangat menentukan.

“Soal sampah misalnya, kami hanya membantu dinas kebersihan untuk mengetahui lebih cepat keluhan masyarakat tentang sampah. Jadi, nantinya masyarakat juga ikut berpartisipasi, karena sampah bukan cuma urusannya pemerintah. Tetapi masyarakat juga punya tanggung jawab,” katanya.

Di tempat terpisah, anggota DPRD Makassar, Sri Rahmi mengatakan, pengajuan anggaran untuk peningkatan mutu Informasi dan Teknologi (IT) itu akan menjadi pertimbangan dan bahan evaluasi pada pembahasan APBD induk 2014 nanti. Anggota komisi A itu mengaku harus mengetahui banyak hal, khususnya terkait seperti apa cara kerja IT untuk bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

 “Kami tidak melihat berapa besarnya anggaran yang diajukan. Tetapi, yang kami lihat apakah program itu benar-benar kebutuhan atau seperti apa. Jangan sampai, anggar itu hanya untuk gaya-gayaan saja. Jika itu terjadi, praktis kami akan rasionalkan dan mengalihkan anggaran yang diajukan itu ke item kegiatan lain yang lebih mendesak,” tegas wakil rakyat dari PKS itu.

 Jika menyangkut pelayanan publik, menurut Sri Rahmi, harus mencakup keseluruhan pelayanan kepada masyarakat. Bukan hanya sampah, juga menyangkut pelayanan parkir, layanan air bersih, layanan kesehatan di semua puskemas, layanan pendidikan dan lainnya.

“Layanan internet tersebut harus terintegrasi kepada semua kebutuhan masyarakat,” jelasnya. (blogkatahatiku.blogspot.com)