GERAKAN PEDULI PAJAK

Foto: Effendy Wongso

Untuk meningkatkan performansi peningkatan pendapatan dari sektor perpajakan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Regional VI Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sultanbatara) melakukan penandatanganan program Gerakan Peduli Pajak (GPP) dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) di Lapangan Karebosi, Makassar, Minggu (26/1/2014).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kanwil DJP Regional VI Sultanbatara, Arfan, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Andi Timo Pangeran, Ketua DPRD Sulsel, Muh Roem, Kapolda Sulselbar, Irjend Pol Burhanuddin Andi, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), AGH Sanusi Baco, serta tokoh masyarakat Sulsel, Prof Halide.

Pada kesempatan tersebut, Arfan menargetkan penerimaan pajak pada daerah-daerah ini pada 2014 mencapai Rp 10,3 triliun. Target itu didasari atas semakin baiknya kondisi ekonomi di Sultanbatara. Dikatakan, selain kondisi ekonomi di tiga provinsi itu sudah semakin meningkat, secara nasional target penerimaan pajak pun memang mengalami kenaikan.

Ia menyebut, pada 2014 Dirjen Pajak menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.110,2 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014. “Angka tersebut naik sekitar Rp115 trliun atau naik 11,6 persen dibandingkan target pajak di APBN 2013 yang hanya sebesar Rp 999,2 triliun,” bebernya.

Kendati demikian, untuk wilayah Sultanbatara, Arfan mengakui pada 2013 hanya berhasil merealisasikan penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp 8,1 triliun atau hanya 92,3 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp 9,2 triliun. Ia membenarkan jika realisasi pada tahun 2013 tersebut masih belum mencapai target.

Kendati demikian penerimaan pajak pada 2013 tetap tumbuh sekitar sembilan persen dibanding 2012 lalu. Untuk target 2014, pihaknya berharap bisa merealisasikan pendapatan dari pajak sebesar Rp 10,3 triliun.

Dijelaskan, pada 2013 lalu, penunggak pajak didominasi perseorangan dan bukan perusahaan. “Nah, melalui kegiatan ini semoga kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bisa lebih ditingkatkan lagi,” harapnya.

Sementara itu, untuk menggenjot pendapatan dari sektor perpajakan, pihaknya akan terus menggalakkan program GPP kepada masyarakat Sulsel agar membayar pajak demi mendukung pembangunan di Sulsel.

Arfan menjelaskan, kegiatan yang dilakukan merupakan salah satu bentuk komitmen kerja Kanwil DJP Regional VI Sultanbatara dengan seluruh stakeholder di Sulsel. “Untuk itulah, kami berharap semua elemen dapat bersama-sama mengamankan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan nasional dan daerah,” pintanya.

Dituturkan, program GPP ini mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya pengusaha untuk peduli dengan bangsa dengan membayar pajak dengan benar, jujur dan melaporkannya tepat waktu. Kepedulian terhadap kewajiban perpajakan sebagai tersebut juga merupakan wujud dorongan bagi Kanwil DJP Regional VI Sultabatara untuk mengamankan penerimaan pajak bagi negara.

Sementara itu, Andi Timo Pangeran mengapresiasi kegiatan Kanwil DJP Regional VI Sultanbatara yang menggelar acara GPP. Dengan adanya kegiatan tersebut Kanwil Pajak bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada masyarakat.

“Sosialisasi ini bagus untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk sadar dan peduli pajak. Agar tidak lagi seperti dulu lagi yang selalu ditagih dan diingatkan untuk membayar pajak. Ya, membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara Indonesia,” sebutnya.

Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat ini juga menyinggung pajak bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebesar satu persen, juga harus direalisasikan. Pasalnya, UMKM merupakan penopang perekonomian bangsa.

“Mari kita sama-sama memberikan kontribusi melalui pajak agar pembangunan bangsa ini, khususnya Sulsel bisa lebih ditingkatkan lagi,” harapnya.

Sementara itu, Syahrul menekankan pajak yang diwajibkan kepada masyarakat seyogianya merupakan upaya suatu bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera.

“Untuk itu, negara membutuhkan sumber daya berupa dana pajak yang nantinya digunakan negara untuk kegiatan pembangunan, ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan yang hasilnya adalah pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Menurut gubernur dua periode tersebut, saat ini dampak pajak cukup dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya manfaat dari pajak melalui program pendidikan gratis dan kesehatan gratis yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Sulsel.

“Berbagai macam program pembangunan dan bantuan kepada masyarakat di Sulsel yang telah dilakukan karena berkat pembayaran pajak. Ini yang telah dirasakan manfaatnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Syahrul mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut berperan dalam program GPP. “Dengan membayar pajak, kita turut serta membantu pemerintah dalam menjalankan program-programnya demi kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur,” tandasnya. (blogkatahatiku.blogspot.com)