24 February 2014

FENOMENA LEMBAGA SURVEI

Foto: Yusuf A
Lembaga survei dan konsultan politik menjadi pasar baru sejak keran demokrasi di Indonesia terbuka lebar. Apalagi pemilihan langsung sudah diberlakukan, di mana rakyar bebas memilih para wakilnya yang akan duduk di kursi DPRD tingkat I, DPRD tingkat II, DPR RI, dan DPD. Bahkan seorang kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota, juga pemimpin negara seperti presiden dan wakil presiden, merupakan hasil pilihan rakyat secara langsung.
Kehadiran lembaga survei dalam proses demokrasi Indonesia mulai muncul  sejak dilaksanakannya pemilihan umum pada 2004 silam. Tren tersebut memunculkan ratusan konsultan politik yang mendampingi partai politik yang akan bertarung merebut simpati para calon pemilihnya. Jasa lembaga survei dianggap penting untuk mengetahui tingkat elektabilitas sebuah partai politik di mata masyarakat.
Bukan hanya untuk ukuran nasional. Di Sulsel, hal tersebut juga menjadi fenomena. Apalagi dengan terbentuknya lembaga-lembaga survei lokal yang dihuni oleh tenaga-tenaga ahli di bidang tersebut. Salah satu yang cukup eksis saat ini adalah Duta Politika Indonesia, yang didirikan oleh Dedi Alamsyah Mannorai.
Menurut mantan jurnalis di salah satu media nasional ini, yang membentuk lembaga survei itu rata-rata mereka yang pernah bergabung di lembaga survei nasional. Dengan demikian pengetahuan mengenai ilmu tersebut sudah didapatkan, lalu dikembangkan dengan caranya sendiri di tingkat lokal.
“Selama ini banyak putra daerah yang memegang peranan penting di lembaga survei nasional. Mereka inilah yang kemudian bermain di tingkat lokal,” ujarnya.
Lembaga survei Duta Politika Indonesia (DPI) sendiri didirikan oleh Dedi sejak 2012 dengan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Untuk membentuk itu dibutuhkan modal hingga Rp 500 juta. Dalam menjalankan survei, Dedi banyak dibantu oleh mahasiswa yang bertindak sebagai surveyor. Untuk menjadi surveyor itu tidak gampang, karena terlebih dulu harus mengikuti pelatihan selama satu hari dari lembaga survei tempatnya bernaung. Untuk menjalankan survei, DPI menggunakan tenaga surveyor sekitar 40-50 orang.
Menurutnya, untuk melakukan survei untuk skala Kota Makassar, sebuah lembaga survei mengeluarkan biaya paling murah Rp 100 juta untuk sekali survei. Kalau yang akan disurvei itu skalanya lebih luas, misalnya Provinsi Sulsel biayanya Rp 250 juta. Biaya yang paling besar dikeluarkan itu untuk membayar honor para surveyor. Untuk tiga hari saja, para surveyor bisa mendapatkan uang sekitar Rp 1 juta. Makanya, seorang Caleg atau partai politik harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk memakai jasa lembaga survei.
Setelah sempat menangani pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Supomo Guntur dan Kadir Halid pada Pilkada tahun lalu, di Pemilu tahun ini, DPI dipercaya menangani dua Caleg, yaitu Rudi Pieter Goni, Caleg dari Partai PDI Perjuangan yang maju di DPRD Sulsel untuk daerah pemilihan Sulsel 1 Makassar, dan Imran Tenri Tata Amin dari Partai Golkar yang merupakan putra mantan Gubernur Sulsel Amin Syam, yang maju untuk DPRD Sulsel dengan daerah pemilihan Sulsel 2 Makassar.
Apalagi saat ini jelang Pemilu 2014, muncul fenomena baru di mana terjadi jual hasil survei milik Caleg kepada rivalnya di daerah pemilihan yang sama. Menurut Dedi, itu sebenarnya bukanlah hal yang baik dilakukan oleh sebuah lembaga survei, karena akan melanggar etika politik yang jujur dan rahasia. Bahkan harga yang ditawarkan para lembaga survei tersebut untuk membocorkan hasil survei Caleg kepada lawannya cukup besar, yaitu ada di kisaran Rp 10 juta hingga Rp 30 juta.
Saat ditanyakan siapa saja lembaga survei tersebut, Dedi enggan mengatakan dengan alasan tidak etis diungkapkan kepada publik. Yang melakukan hal tersebut bukan hanya lembaga survei lokal, tetapi juga yang berlabel nasional.
Bagi Dedi, hal tersebut haram dilakukan olah DPI. Makanya, ia menyarakankan agar partai politik ataupun seorang Caleg jangan mau membeli hasil survei milik lawan politiknya. Karena belum tentu hasil survei yang dijual tersebut datanya valid. Untuk bersaing merebut simpati masyarakat, harus tetap menjunjung tinggi etika politik yang baik dan jujur. (Yusuf Almakassary/blogkatahatiku.blogspot.com)