01 March 2014

ATRIBUT KAMPANYE SEMRAWUT JELANG PEMILU

Foto: Effendy Wongso
Atribut kampanye dan beberapa alat bantu sosialisasi jelang Pemilu cukup membuat gerah sebagian kalangan, khususnya Asosiasi Pengusaha Reklame Indonesia (ASPRI) Sulsel. Menurut Ketua ASPRI Sulsel, AB Iwan Azis, banyaknya reklame politik yang semrawut oleh beberapa kalangan masyarakat dapat terjadi lantaran jenis reklame tersebut tidak dikenakan pajak atau dengan kata lain digratiskan.
Memang, hal tersebut sesuai dengan Perda Kota Makassar Nomor 13/2010 tentang Pajak Daerah, akan tetapi penerapan pajak untuk reklame politik tidak bisa dijalankan, karena sampai sekarang belum ada aturan yang mengatur hal tersebut.
Bagi Iwan, penerapan pajak kepada reklame politik bukanlah satu-satunya solusi. Untuk menghindari kesemrawutan reklame politik, pemerintah kota dan pihak  terkait seharusnya bisa bekerja sama dengan baik, dan melakukan tindakan nyata untuk menertibkan reklame politik yang semrawut, dan menyalahi unsur estetika kota. Selama ini semua pihak yang terkait hanya saling tuding menuding di media massa.
Dijelaskan, sebenarnya ada beberapa lokasi yang termasuk daerah hijau, yaitu lokasi yang tidak boleh dipasangi reklame. “Tetapi sekarang semua itu sudah banyak yang dilanggar. Lokasi yang semestinya tidak boleh dipasangi reklame, tetap dipasangi juga,” keluhnya.
Ia melihat, selama ini pemerintah hanya sekadar melakukan ancaman saja, namun tidak ada tindaklanjutnya untuk melakukan penertiban. “Adanya penetapan beberapa titik untuk dijadikan spanduk center tidak bisa berjalan efektif. Di tempat yang termasuk spanduk center biasanya over kapasitas. Spanduk yang masuk melebihi jumlahnya dari ruang yang disediakan. Spanduk yang satu menutupi spanduk yang lain. Bahkan terkadang beberapa pemasang spanduk yang baru mengambil spanduk milik orang lain,” ungkap Iwan.
Jika terjadi peristiwa pelanggaran seperti yang telah dijelaskannya tadi, sebut Iwan, maka para pengusaha banyak yang takut untuk menegur. “Makanya, fungsi ASPRI di sini hanya bisa menghimbau kepada pemilik, untuk memindahkan reklame mereka dari tempat yang bukan hak dan peruntukannya,” imbuhnya.
Untuk reklame yang sifatnya komersil, Iwan menjelaskan, cukup banyak memberikan pemasukan bagi pajak penghasilan daerah. Misalnya reklame bando berukuran besar pembayarannya sampai Rp 80 juta per tahun, sedangkan reklame yang ukurannya kecil membayar pajaknya sekitar Rp 2 juta. (Yusuf A/blogkatahatiku.blogspot.com)