07 January 2014

Tarif Hidup di Kota Makassar Mahal

BIAYA HIDUP - Mahalnya dan tingginya biaya hidup dari tahun ke tahun, bagi sebagian warga, khususnya di Makassar ditanggapi beragam. Dari penelusuran BLOGKATAHATIKU beberapa waktu lalu, keluhan atas paradigma laju inflasi yang kian mencekik tersebut diungkapkan Metta Sukayanti, salah seorang pegawai honorer di Kementerian Agama Sulsel. BLOGKATAHATIKU/EFFENDY W
Metta Sukayanti
Pegawai Kementerian Agama Sulawesi Selatan
“Tarif Hidup di Kota Makassar Mahal”

BLOGKATAHATIKU - Mahalnya dan tingginya biaya hidup dari tahun ke tahun, bagi sebagian warga, khususnya di Makassar ditanggapi beragam. Dari penelusuran BLOGKATAHATIKU beberapa waktu lalu, keluhan atas paradigma laju inflasi yang kian mencekik tersebut diungkapkan Metta Sukayanti, salah seorang pegawai honorer di Kementerian Agama Sulsel.
“Sebagai warga perantau yang berasal dari Kota Palu, saya merasakan tarif hidup di Kota Makassar jauh lebih mahal dibandingkan di daerah,” ungkapnya.
Tarif hidup mahal yang dimaksud Metta adalah hal yang berkenaan dengan tempat huni, di mana ia harus menyisihkan honornya untuk sewa indekos. Diakui wanita berdarah Bali ini, harga sewa indekos di kawasan Racing Centre, Makassar, yang dihuninya sejak masih kuliah, jika dihitung rata-rata mengalami kenaikan 10 persen setiap tahunnya.
“Dulu waktu masih menerima kiriman uang dari orang tua saya, setengah uang tersebut harus saya sisihkan untuk biaya indekos, dan ini belum termasuk servis cuci pakaian atau laundry, makan, dan transportasi,” bebernya.
Hal senada pun diungkapkan oleh Medhawini Wijaya, mahasiswa asal Watampone yang juga indekos di kawasan Racing Centre. Menurut mahasiswa jurusan Teknik Informatika di Universitas Kharisma, Makassar ini, biaya prioritas yang mesti ia sisihkan dari kiriman uang orang tuanya dari Kabupaten Bone adalah indekos.
“Untuk menyiasati tingginya tarif indekos, biasanya saya membayar sewa kamar langsung per tahun, sehingga biasanya mendapat diskon harga sekaligus agar pemilik rumah indekos tidak seenaknya menaikkan harga sewa setiap bulan,” aku Medhawini.
Fenomena mahalnya tarif hidup, seperti diurai Kepala Kantor BPS Kabupaten Bone, Rustam memang tak terlepas dari kondisi ekonomi suatu negara. “Ini fenomena ekonomi yang terjadi di seluruh negara di dunia. Inflasi tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia, akan tetapi terjadi juga di negara-negara maju. Hanya, tingkat inflasi antara negara yang satu dengan lainnya berbeda-beda,” urainya.
Sebelum terjadinya krisis finansial pada 2011 di negara-negara maju pada umumnya seperti Eropa Barat, Amerika Serikat, dan Jepang, harga barang-barang secara umum relatif stabil, di mana tingkat inflasi relatif rendah, berkisar antara tiga persen hingga lima persen per tahun. Sedangkan di negara-negara berkembang pada umumnya, tingkat inflasi sangat berfluktuatif dan relatif lebih tinggi dari tingkat inflasi di negara-negara maju. Hal ini berkaitan juga dengan keadaan ekonomi, dan sosial-politik yang relatif belum stabil.
“Sebagaimana negara-negara berkembang lainnya, tingkat inflasi di Indonesia juga sangat berfluktuatif dari tahun ke tahun. Pada akhir masa pemerintahan Orde Lama, yaitu di1966, Indonesia mengalami hiper-inflasi yang mencapai 650 persen. Sedangkan sepanjang pemerintahan Orde Baru, laju inflasi senantiasa ditekan di bawah 10 persen per tahun. Selama periode Pembangunan Jangka Panjang Tahap (PJPT) I, tingkat inflasi terendah dicapai pada 1971, 1985, dan 1992, masing-masing sebesar 2,5 persen, 4,3 persen, dan 4,94 persen,” terang Rustam.
Selebihnya, laju inflasi berada di atas lima persen per tahun. Akan tetapi pada 1990-an, tingkat inflasi di Indonesia semakin memburuk. Hal ini berkaitan dengan terjadinya krisis ekonomi sejak 1997 silam, di mana pada 1998 tingkat inflasi mencapai kurang lebih 80 persen. Tingkat inflasi setinggi ini tergolong berat, kendati demikian belum dapat dikatergorikan sebagai hiper-inflasi.
“Dikatakan hiper-inflasi apabila tingkat inflasi ini mencapai lebih dari 100 persen. Seperti pernah terjadi pada akhir pemerintahan Orde Lama atau awal pemerintahan Orde Baru di 1960-an,” tandasnya.